Polewali, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Polewali menyelenggarakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (27/04). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada Dinas terkait sekaligus menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali untuk memberikan kesadaran kepada badan usaha yang masih belum mendaftarkan karyawannya ke dalam JKN-KIS. 

“Langkah ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait jumlah kepesertaan JKN-KIS pada segmentasi Pekerja Penerima Upah (PPU), khususnya memberikan pengawasan sekaligus kepatuhan badan usaha yang ada di Polewali Mandar. Informasi tersebut sebagai acuan atau tolak ukur supaya badan usaha yang belum terdaftar dapat patuh mendaftarkan karyawannya,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polewali, Hery Zakariah.

Sebagai informasi, lanjutnya, sebanyak 451 badan usaha sudah teregistrasi dalam JKN-KIS dan masih ada 63 badan usaha potensial yang belum terdaftar JKN-KIS. Hery menambahkan, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin menjalin sinergi dan hubungan kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan Cabang Polewali dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar.

“Dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar, harapannya badan usaha yang belum teregistrasi dapat segera melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan karyawannya. Supaya hak dari karyawan untuk mendapatkan jaminan kesehatan dapat terpenuhi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali, Tommy Damanik menyambut baik dengan adanya kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan terjalin koordinasi dan sinergi kedua belah pihak guna meningkatkan penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Setelah kegiatan hari ini berakhir, kami berharap terus adanya koordinasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar dengan BPJS Kesehatan Cabang Polewali. Kegiatan forum koordinasi seperti ini perlu ditingkatkan untuk masa mendatang agar semakin sinergis antara kedua belah pihak. Dan yang paling utama sekaligus tujuan kita bersama adalah dapat terus meningkatkan penyelenggaraan Program JKN-KIS supaya masyarakat dapat mendapat perlindungan kesehatan secara keseluruhan,” jelas Tommy.