Ambon, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi Maluku, pada hari Selasa (27/04). Forum koordinasi ini membahas upaya bersama pemangku kepentingan setempat terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku beserta jajaran, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.

“Kita perlu mengambil langkah strategis dalam mengawal dan mengamankan berbagai upaya yang dibutuhkan dalam penegakan kepatuhan dan hukum terhadap badan usaha. Untuk itu mari kita bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega.

Hadir secara daring, Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal BPJS Kesehatan, Beno Herman, menyampaikan apresiasinya atas dukungan segenap pemangku kepentingan di Provinsi Maluku, dan berharap komunikasi yang selama ini terjalin dengan baik dapat ditingkatkan.

“Kami memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan JKN-KIS. Saat ini masih ada pemberi kerja yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya untuk mengikuti Program JKN-KIS, maka dari itu kami merasa perlunya dukungan dari Kajati dan jajarannya. Bersama-sama nanti kita tindak lanjuti kendala yang ada dan mencari solusi sehingga apa yang menjadi visi Pemerintah bisa terwujud,” tutur Beno. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan memaparkan pencapaian kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Maluku dan operasionalnya di lapangan.

“Berdasarkan data saat ini di Provinsi Maluku, dari 1.864.335 orang penduduk, sejumlah 1.404.816 orang, telah terdaftar dalam program JKN-KIS sehingga masih terdapat 459.519 orang yang belum terdaftar dalam program JKN-KIS. Di samping itu, masih terdapat juga badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS dan beberapa yang masih menunggak iuran. Untuk itu harapan kami, dapat dilakukan kunjungan bersama untuk menyelesaikan tunggakan iuran ini sehingga pekerja dan keluarganya bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal,” papar Mondang. (fi/yr)