Ambon, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Ambon mengadakan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Maluku pada Senin (26/04). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta seluruh perwakilan pemangku kepentingan se-Provinsi Maluku.

Dalam forum tersebut dipaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Maluku. Para pemangku kepentingan melakukan diskusi aktif guna menghasilkan solusi dan rencana tindak lanjut dari kendala yang ada. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan menyampaikan adanya isu khusus dalam hal pemutakhiran data peserta melalui validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Sampai dengan bulan Maret 2021 masih terdapat NIK yang tidak valid. Hal ini disebabkan peserta JKN-KIS yang belum melakukan aktivasi NIK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga terjadi ketidaksesuaian data antara BPJS Kesehatan dengan Dukcapil. Harapan kami, Dukcapil dapat mendukung pemutakhiran data peserta melalui validasi NIK online, dan dapat menjalin kerja sama dalam pendataan NIK Penduduk yang meninggal dunia,” ujar Mondang.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Sartono Pinning memberikan penjelasannya bahwa memang terdapat permasalahan ketidaksesuaian data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

“Kami juga mengalami ketidaksesuaian data usulan PBI-JK dari tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan data yang diterima dari Kementerian Sosial. Kendala tersebut tetap menjadi perhatian kami supaya ke depannya kita dapat mendorong agar data ini bisa berubah menjadi valid melalui kerja sama yang baik dengan Dukcapil,” ungkap Sartono.

Di akhir pertemuan, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang meminta segera ada tindak lanjut dari Dukcapil mengenai pemutakhiran data NIK peserta JKN-KIS. Sekaligus juga memastikan tidak ada masalah terhadap peserta JKN-KIS dari segmen PBI-JK di Provinsi Maluku.

“Kepala Dinas Dukcapil untuk permasalahan mengenai NIK tolong diperhatikan dan segera dapat diatasi agar kelak ada kesesuaian data NIK peserta. Untuk PBI-JK perlu dilakukan rekonsiliasi data antara Dinas Sosial, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan,” pungkas Kasrul. (yr)