Ambon, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Ambon mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah aparat desa di Kota Ambon pada Selasa (13/04). Kegiatan tersebut digelar untuk mempercepat pendaftaran kepesertaan JKN-KIS bagi kepala dan perangkat desa di Kota Ambon dan mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang, menyampaikan bahwa perlu ada sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk aparat desa demi optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Adapun kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Kepala dan Perangkat Desa diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

“Aparat desa tergolong dalam Pekerja Penerima Upah (PPU) JKN-KIS. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU kepala dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap dengan minimal penghasilan upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) setempat dan pendaftarannya kolektif melalui pemerintah daerah,” papar Mondang.

Dijabarkan pula bahwa aparat desa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS memiliki sejumlah keuntungan. Iuran yang dibayarkan sudah mencakup lima jiwa dalam satu Kartu Keluarga (KK). Mengenai  fasilitas kesehatannya, untuk kategori Kepala dan Perangkat Desa sudah bisa mendapatkan fasilitas kelas II.

“Iuran yang dibayarkan ialah lima persen dari minimal penghasilan UMK setempat. Rinciannya, empat persen dibayarkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, satu persen dibayarkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Iuran yang lima persen tersebut sudah dapat menanggung lima anggota keluarga dalam satu KK,” tambah Mondang.

Kota Ambon sudah melakukan registrasi aparatur desanya secara bertahap, namun masih ada beberapa desa yang belum terdaftar di segmen virtual account Pemerintah Daerah Kota Ambon. Mengenai hal ini, Ivone Sipahelut, selaku perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon menyatakan kesiapannya mendukung pendaftaran aparatur desa ke dalam Program JKN-KIS.

“Dari data yang disajikan tadi, kami dari BPKAD pada prinsipnya siap untuk melaksanakan kewajiban membayar iuran kepesertaan aparat desa untuk Program JKN-KIS. Terkait pembayaran sampai tahun 2021, kami sudah membayar kepada sembilan belas desa,” ujar Ivone. (yr)