Sragen, Jamkesnews – Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Semester 1 Tahun 2021 di Sragen, Senin (12/04). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Yessi Kumalasari menjelaskan capaian kepesertaan di Kabupaten Sragen per 1 Maret 2021 sebesar 70,77 persen, artinya 710.835 jiwa penduduk Kabupaten Sragen telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS dari total penduduk sebanyak 1.004.398 jiwa.

“Capaian kepesertaan JKN-KIS tertinggi di Kabupaten Sragen terdapat di segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) JK sebanyak 356.594 jiwa. Peserta terdaftar di segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 182.945 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 120.169 jiwa, penduduk yang didaftarkan dan biayai oleh APBD sebanyak 28.775 jiwa, serta Bukan Pekerja (BP) sebanyak 22.352 jiwa,” jelasnya.

Menurutnya, apabila diperhatikan dari segmen PPU, permasalahan yang sering timbul dalam pencapaian kepesertaan JKN-KIS dapat berupa pekerja dalam badan usaha masih terdaftar di segmen penduduk yang didaftarkan dan dibiayai oleh APBD, pasangan suami istri yang berstatus masing-masing sebagai pekerja, serta badan usaha yang belum mendaftarkan semua pekerjanya karena keterbatasan finansial.

Pada tahun 2021, terdapat perubahan mekanisme dalam skema PBI, yaitu seluruh peserta PBI baik dibiayai oleh APBN maupun APBD yang masuk kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), seluruhnya dietapkan oleh Kementerian Sosial untuk menjadi peserta PBI JK yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Sedangkan, peserta PBI yang dulunya dibiayai oleh APBD dan tidak masuk kategori DTKS  tetap dapat didaftarkan menjadi penduduk yang didaftarkan serta dibiayai oleh APBD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto mengatakan Pemerintah Kabupaten Sragen akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kepesertaan di Kabupaten Sragen.

“Walaupun seluruh peserta DTKS telah ditarik menjadi peserta PBI JK, Pemerintah Kabupaten Sragen tidak akan berhenti untuk selalu mengedukasi masyarakat untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS. Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Sragen akan mendaftarkan masyarakatnya yang belum masuk DTKS dan belum mempunyai jaminan kesehatan ke dalam Program JKN-KIS,” tambahnya. (ma/fe)

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI