Pasaman, Jamkesnews – Sebagai upaya mewujudkan kepatuhan badan usaha untuk melakukan pendaftaran badan usaha ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Pasaman bersama BPJS Kesehatan melaksanakan kegiatan mediasi terhadap badan usaha yang tidak mematuhi kewajibannya untuk melakukan pendaftaran ke dalam Program JKN-KIS pada Rabu (31/03) di Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman.

“Sudah ditemukan hasil kesepakatan, badan usaha bersedia memenuhi kewajiban dalam hal kepatuhan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan hasilnya dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh badan usaha atau pemberi Kerja,” ungkap Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Pasaman Medi Santoni.

Lebih lanjut Medi mengatakan jika kegiatan ini terlaksana sebagai tindak lanjut dari surat kuasa khusus (SKK) BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Pasaman.

“Dengan adanya SKK tersebut, maka kami diberikan hak untuk mewakili pemberi kuasa melakukan negosiasi dan/atau mediasi dengan pihak badah usaha  mengenai kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan registrasi badan usaha, pekerja, dan anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan,” kata dia.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman Rismanelly yang dihubungi oleh tim Jamkesnews pada Kamis (01/04) menyampaikan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta ke BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang bertujuan agar terjaminnya hak hak dari pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial saat bekerja.

"Tim BPJS Kesehatan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha yang tidak patuh ini namun badan usaha masih belum melakukan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan sehingga sesuai dengan prosedur kerja dan MOU antara BPJS Kesehatan dan Kejari Pasaman maka dilakukanlah permohonan bantuan hukum dalam bentuk SKK badan usaha tersebut ke Kejari Pasaman," ujar Rismanelly.

Lebih lanjut, Rismanelly memberikan apresiasi atas keberhasilan pihaknya bersama JPN Kejari Pasaman dalam melakukan mediasi terhadap badan usaha tersebut.

“Kami berterimakasih atas kerjasama yang terjalin dengan baiik bersama JPN Kejari Pasaman sehingga badan usaha tersebut bersedia memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan dirinya, pekerja dan anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Kasidatun dan tim JPN Kejari Pasaman,” terang Rismanelly. (hf)