Surakarta, Jamkesnews – Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan komitmen bersama dalam pengawasan terpadu Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi pekerja di wilayah Cabang Surakarta, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta melaksanakan koordinasi bersama dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Solo Raya, Rabu (03/03).

Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Hardian Retno Satuti mengatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyebutkan sasaran pengawasan dan pemeriksaan terpadu Program JKN-KIS dibagi menjadi tiga.

Tiga sasaran yang dimaksud adalah pemberi kerja yang sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terpadu tetapi belum patuh, pemberi kerja yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa BPJS Kesehatan tetapi belum patuh, dan pemberi kerja yang belum patuh dalam hal melakukan pendaftaran, penyampaian data, dan pembayaran iuran.

“Pada tahun 2020, pemeriksaan terpadu yang kami lakukan dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan terbagi menjadi dua, yaitu sebanyak 12 pemberi kerja wilayah Sukoharjo karena ketidakpatuhannya dalam pendaftaran pekerja dan sebanyak 15 badan usaha hasil audit BPKP wilayah Surakarta,” katanya.

Rencana kerja tahun 2021, lanjutnya, akan dilakukan pemanggilan secara kolektif atau kunjungan langsung pemberi kerja yang menunggak iuran, kunjungan pemberi kerja yang belum mendaftarkan sebagian maupun seluruh pekerjanya, dan pemanggilan secara kolektif pemberi kerja yang belum mendaftar ke dalam Program JKN-KIS.

“BPJS Kesehatan Cabang Surakarta sudah mempunyai data badan usaha yang akan ditindaklanjuti dalam pemeriksaan terpadu tahun 2021. Sebanyak 14 badan usaha yang tersebar di Karanganyar, Sragen dan Sukoharjo karena ketidakpatuhannya dalam pendaftaran serta 25 badan usaha di Karanganyar, Surakarta, Wonogiri, Sragen dan Sukoharjo karena menunggak iuran,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya simplifikasi administrasi kepesertaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, tiga permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Diperlukan waktu untuk mengadvokasi dan menyosialisasikan kemudahan-kemudahan yang saat ini ada, agar pekerja dapat dialihkan menjadi peserta PPU.

Sementara itu, perwakilan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Solo Raya, Darsi menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pemerintah hadir dengan sebuah sistem perlindungan bagi pekerja.

“Dengan dikeluarkannya aturan tersebut, seharusnya lebih mempermudah BPJS Kesehatan dalam peningkatan kepesertaan Program JKN-KIS, karena salah satu syarat pekerja mendapatkan JKP, wajib terlebih dahulu diikutsertakan dalam Program JKN-KIS. Keikutsertaannya pun harus sebagai PPU badan usaha karena statusnya pekerja. Kami memberikan dukungan penuh untuk BPJS Kesehatan demi seluruh pekerja terlindungi dalam hal kesehatannya,” ungkapnya. (ma/fe)