Sragen, Jamkesnews – Guna meningkatkan pemahaman dan penyampaian informasi terbaru tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menggelar sosialisasi Program JKN-KIS, Selasa (02/03) di Sragen. Dihadiri 196 perwakilan desa di Kabupaten Sragen, kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap.

“Sesuai ketentuan yang berlaku, terjadi perubahan mekanisme pembayaran iuran JKN bagi kepala desa dan perangkat desa per April 2020. Yang sebelumnya, pembayaran kepala desa dan perangkat desa dilakukan melalui SIMPONI, saat ini berubah melalui virtual account (VA),” kata Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, Haryanto.

Bagi pemerintah daerah yang belum menerapkan mekanisme tersebut, diwajibkan menyesuaikan sejak bulan April 2020. Mekanisme pembayaran iuran JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkat desa yang dimaksud adalah pemotongan iuran JKN-KIS sebesar empat persen dari alokasi iuran pada perangkat desa yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan melakukan intercept (pemotongan) sebesar satu persen terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) hak masing-masing desa sebelum disalurkan kepada pemerintah desa oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

“Pemotongan ADD berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran JKN-KIS sesuai data kepesertaan JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Untuk mengakomodir proses administrasi kepesertaan JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkat desa, BPJS Kesehatan mengembangkan aplikasi elektronik badan usaha (e-Dabu) KP Desa. Aplikasi ini berbasis web service, dapat diaplikasikan di mana saja dan kapan pun. Masing-masing PIC desa mempunyai username dan password yang bersifat rahasia. Kemudahan yang didapat dengan aplikasi ini, di antaranya PIC dapat melakukan pendaftaran perangkat desa baru, mendaftarkan anggota keluarga perangkat desa, penonaktifan perangkat desa, mengubah data SK jabatan perangkat dan mencetak KIS digital.

“Dalam hal keterbatasan jaringan internet, perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, PPKD selaku BUD dan pemerintah desa dapat langsung berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, Kadin Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sragen, Joko Suratno menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menganggarkan iuran JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkat desa pada bulan Oktober 2020.

“Penganggaran tersebut untuk anggaran iuran JKN-KIS kepala desa dan perangkat desa di tahun 2021, sehingga per 1 Januari 2021, Kabupaten Sragen telah menyesuaikan mekanisme pembayaran iuran JKN-KIS melalui VA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan kepesertaan JKN-KIS bagi penduduknya, terutama untuk kepala desa dan perangkat desa,” jelasnya. (ma/fe)