Ambon, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Ambon melaksanakan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Maluku secara daring, Rabu (17/02).  Pertemuan ini merupakan bentuk evaluasi rutin yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon dua kali setahun. Kegiatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku yang membahas seputar pelayanan kesehatan, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) utamanya mengenai review regulasi yang berlaku saat ini, dan kunjungan peserta ke fasilitas kesehatan pratama.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang dan dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan mengenai profil peserta JKN-KIS Provinsi Maluku, pelayanan kesehatan, dukungan stakeholder, dan inovasi layanan JKN-KIS berbasis digital. 

"Sampai saat ini cakupan kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Maluku sebesar 76,31%. Semoga di tahun ini mengalami peningkatan. Dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku, hanya Kabupaten Maluku Barat Daya saja yang sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC)," tutur Mondang.

BPJS Kesehatan Cabang Ambon mengapresiasi bahwa semua kabupaten/kota telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan mengalokasikan anggaran untuk penambahan kuota peserta JKN-KIS yang dibiayai pemerintah daerah melalui APBD. 

"Kami mengapresiasi semua kabupaten/kota telah menandatangani PKS dan mengalokasikan anggaran melalui APBD. Hal ini merupakan wujud dukungan dari semua stakeholder," tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa guna mencegah risiko penularan Covid-19 saat ini BPJS Kesehatan memberi dukungan dengan menyediakan pelayanan tanpa tatap muka di kantor kabupaten/kota melalui fitur online, yaitu Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, dan Chat Assistant JKN (CHIKA) dengan nomor 08118750400.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang berjanji untuk menindaklanjuti permasalahan terkait kepesertaan di Kabupaten/Kota.

"Terkait yang diharapkan dari BPJS Kesehatan terhadap Pemda, tentu kami akan mendorong lagi teman-teman di Kabupaten untuk kepesertaannya. Ada beberapa hal yang kami sudah tindak lanjut dengan Surat Gubernur ke Bupati dan Wali Kota terkait kredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tinggal dipantau lagi oleh Kadinkes," tambah Kasrul.