Pangkalpinang, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang melaksanakan pertemuan secara online dalam rangka menyosialisasikan peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan dengan Asuransi Kesehatan Tambahan dalam Program Jaminan Kesehatan. Kegiatan ini dihadiri oleh 80 perwakilan badan usaha di seluruh wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (16/02).

“Melalui ketentuan ini, peserta yang menginginkan kelas lebih tinggi daripada haknya dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayarkan akibat peningkatan kelas perawatan, di mana BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama sesuai dengan alur pelayanan yang diatur dalam ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” jelas Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Vina Trianova.

Vina pun menjelaskan lebih rinci mengenai ketentuan penjaminan pelayanan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan. Sesuai regulasi yang berlaku, peserta JKN-KIS dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.

"BPJS Kesehatan nantinya akan menjamin biaya sesuai tarif yang berlaku pada Program JKN-KIS, sedangkan selisihnya menjadi tanggung jawab asuransi kesehatan tambahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku," katanya.

Salah satu peserta perwakilan badan usaha dari PT. Gunung Pelawan Lestari bernama Syaifudin yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik sosialisasi yang diadakan oleh BPJS Kesehatan.

“Kami menyambut baik sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan hari ini. Informasi yang diberikan menurut kami sangat bermanfaat dikarenakan selain memiliki BPJS Kesehatan, kami juga dapat memanfaatkan asuransi kesehatan tambahan jika diperlukan,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan pentingnya sosialiasi peraturan penjaminan pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan. Dengan demikian, para pekerja bisa memahami prosedur dalam memanfaatkan asuransi kesehatan tambahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. (RW/sa)

 

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI