Buol, Jamkesnews – Pemerintah Kabupaten Buol terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakatnya. Dibuktikan dengan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang sejak tahun 2019 hingga saat ini. Untuk terus meningkatkan masyarakat yang didaftarkan, Pemda Kabupaten Buol dan BPJS Kesehatan melakukan pertemuan evaluasi terkait UHC, Kamis (21/01).

Rapat evaluasi tersebut dilakukan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol dan di hadiri oleh pemangku kepentingan terkait yaitu Asisten I, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja dan BPKAD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Mohammad Suprizal Jusuf menyampaikan Pemerintah Kabupaten Buol akan terus berupaya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warganya sebagaimana amanat dari undang-undang. Sehingga, untuk mewujudkan hal itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Suprizal pun menambahkan, permasalahan yang terjadi saat ini adalah adanya penurunan jumlah kepesertaan menjadi 94,45 % yang diakibatkan oleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid. Dia berharap agar OPD terkait dapat mempersiapkan data masyarakat yang akan didaftarkan sehingga BPJS Kesehatan dapat segera melakukan penambahan peserta, agar pada bulan Februari penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol dapat meningkat.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Moh. Sukarno S. Tama menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemadanan data dan validasi kesesuaian NIK untuk data bermasalah dari 1.299 jiwa yang sudah berhasil divalidasi sejumlah 808 jiwa. Dia dan jajaran akan terus memaksimalkan penyelesaian data tersebut karena masih banyak ditemukan data pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan yang sebenarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Wahidah dalam pemaparan materinya, meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Buol untuk lebih meningkatkan pencapaian UHC minimal menjadi 95% pada bulan Februari 2021 serta pemerintah daerah dapat mendaftarkan dan melakukan pemotongan iuran JKN-KIS bagi aparat desanya sebagaimana yang telah diatur di dalam Permendagri No. 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Wahidah pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran pemda Kabupaten Buol atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Harapannya, semoga koordinasi dan komunikasi terus terjalin dengan baik sehingga tujuan mulia ini dapat terwujud yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Buol telah memiliki jaminan kesehatan program JKN-KIS. (tm/nh)