Sukoharjo, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Surakarta kembali melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kali ini sosialisasi tersebut diberikan pada puluhan warga Sukoharjo, Senin (12/10).

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Erna Diyah Ekowati menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya ke dalam Program JKN-KIS. Besaran iuran JKN-KIS yang diatur dalam kebijakan tersebut, berlaku untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp42.000 per jiwa per bulan yang dibayarkan oleh pemerintah, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar lima persen dengan pembagian empat persen ditanggung oleh Pemberi Kerja dan satu persen ditanggung Pekerja.

“Perhitungan untuk PPU adalah lima persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tunjangan kinerja atau tunjangan penghasilan dan upah bagi pekerja formal,” ujar Erna.

Selain itu,  nominal iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) per 1 Juli 2020 untuk kelas 3 sebesar Rp42.000 per jiwa per bulan, kelas 2 sebesar Rp100.000 per jiwa per bulan dan kelas 1 sebesar Rp150.000 per jiwa per bulan. Dalam pelaksanaannya, khusus kelas 3 peserta hanya membayar Rp25.500 per jiwa per bulan, selisih iuran Rp16.500 per jiwa per bulan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, di tahun 2021, untuk peserta kelas 3 membayar Rp35.000 per jiwa perbulan dan sisanya sebesar Rp7.000 ditanggung oleh pemerintah.

“Melalui Perpres 64 Tahun 2020, pemerintah selalu hadir memastikan jaminan kesehatan warganya. BPJS Kesehatan juga memberlakukan kebijakan relaksasi iuran sejak Juli 2020 yang ditujukan untuk peserta PBPU atau pekerja mandiri yang menunggak di atas enam bulan dan ingin mengaktifkan kembali kartunya,” jelasnya.

Untuk mengaktifkan kartu JKN-KIS dalam Program Relaksasi Tunggakan Iuran ini, peserta cukup melunasi tunggakan paling banyak enam bulan ditambah dengan iuran bulan berjalan dan kelonggaran sisa pelunasan tunggakan diberikan sampai dengan tahun 2021.

Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Indriati, Bambang mengatakan dalam penyelenggaraan pelayanan bagi peserta JKN-KIS, diperlukan kerja sama antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

“Tujuan kerja samanya adalah untuk tercapainya kepuasan peserta, karena kepuasan peserta menjadi tolak ukur dalam menyediakan layanan, apakah layanan yang dilakukan sudah prima atau kurang baik. Kami bersama-sama selalu berkomitmen meningkatkan pelayanan bagi peserta,” katanya. (ma.fe)