Pekalongan, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan mengumpulkan puluhan perwakilan perusahaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Senin (12/10).  Perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori perusahaan yang sudah mendaftarkan dan yang belum mendaftarkan seluruh karyawan dan keluarganya ke dalam Program JKN-KIS.

Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan Jatmiko Hadisunyoto mengatakan, setidaknya terdapat 50 perusahaan di wilayah kerja PLTU Batang belum mendaftar seluruh karyawan dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS.  

“Memang ada beberapa faktor kenapa perusahaan-perusahaan tersebut belum mendaftarkan seluruh karyawan dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS.  Salah satu faktornya adalah ketidaktahuan perusahaan terkait regulasi JKN-KIS, sehingga perusahaan menunda-nunda mendaftarkan karyawan dan keluarganya,” ucap Jatmiko.

Jatmiko menambahkan faktor penambah lainnya yaitu banyak perusahaan baik yang sudah mendaftarkan atau pun belum, tidak menguasai pengoperasian Aplikasi New e-Dabu. Untuk itulah kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan regulasi dan ketentuan yang jelas, serta juga memberikan informasi tentang aplikasi new e-Dabu kepada perwakilan badan usaha. Sosialisasi ini juga merupakan salah satu upaya untuk percepatan rekrutmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di wilayah kerja PLTU Batang.

  “Rekrutmen  dilakukan dengan jalan mendata badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya kemudian badan usaha tersebut dapat memberikan data seluruh karyawan dan dapat menggunakan aplikasi new e-Dabu setelah sosialisasi ini selesai dilaksanakan,” ujar Jatmiko. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batang, Suprapto menjelaskan bahwa mendaftarkan pekerja badan usaha ke dalam Program JKN-KIS merupakan kewajiban setiap perusahaan.  Menurutnya, saat ini terhadap beberapa badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dan dalam hal kepatuhan bagi perusahaan yang belum terdaftar, Disnaker akan mengenakan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

“Tentu dengan harapan agar setiap badan usaha swasta untuk segera mungkin mendaftarkan pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS,” ujar Suprapto. (ma/ey)