Manokwari, Jamkesnews – Meski situasi saat ini masih belum pulih dari pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan tetap berupaya meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020. Kali ini BPJS Kesehatan Cabang Manokwari bersama PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Manokwari melaksanakan sosialisasi secara daring, Jumat (16/10).

“Penyesuaian iuran per 1 Juli 2020 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Peserta (BP) hak kelas rawat kelas 1 yakni sebesar Rp150.000 /jiwa/bulan, kelas 2 sebesar Rp100.000 /jiwa/bulan dan kelas 3 sebesar Rp42.000 /jiwa/bulan. Sedangkan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) baik Pemerintah yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, maupun badan usaha besaran iurannya adalah 5% dari gaji dengan persentase iuran 4% tanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja. Batas atas upah atau penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU adalah Rp 12.000.000 dan batas bawah sebesar upah minimum Kabupaten/Kota,” terang Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Nur Fitria.

Fitria menambahkan, jika sepasang suami istri masing-masing sebagai pekerja maka keduanya wajib di daftarkan sebagai peserta PPU oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar iuran.

"Di era pandemi saat ini bagi peserta JKN-KIS yang akan melakukan pelayanan administrasi dapat mengakses kanal layanan melalui aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Voice Interactive JKN (VIKA) dan Chat Assistant JKN(CHIKA)," lanjutnya.

Sementara itu, Manager Bagian Keuangan, SDM dan Administrasi PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Manokwari, Andreas Didik Susanto yang mengikuti sosialisasi secara daring berterima kasih dengan adanya sosialisasi daring yang dilaksanakan.

“Sosialisasi ini merupakan salah satu pelayanan dari BPJS Kesehatan yang menjelaskan pemahaman tentang Program JKN-KIS, terutama karena memang banyak aturan-aturan baru yang perlu kami pahami dan ketahui dengan baik,” ucap Andreas.

Andreas mengatakan informasi yang ia terima dalam sosialisasi tersebut sangat terinci dan mudah dipahami. Ia juga berharap BPJS Kesehatan meningkatkan inovasi dalam pelayananannya serta kedepannya jalinan sinergi antara BPJS Kesehatan dengan PLN semakin baik.

“Walaupun di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kami tidak perlu khawatir untuk meminta dukungan informasi dari BPJS Kesehatan, contohnya seperti sosialisasi kali ini walaupun dilaksanakan secara daring  Semoga pandemi Covid-19  segera berakhir,” harap Andreas. (TR/em)