Ambon, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama Komisi Informasi Provinsi Maluku tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Senin (28/09). FGD tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Maluku Mochtar Touwe, Wakil Ketua Richard Sipahelut dan jajarannya, serta seluruh Kepala Bidang dan Kepala Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan Cabang Ambon.

“Sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan tidak luput dari permintaan data publik baik itu masyarakat umum maupun instansi pemerintahan. Dengan adanya diskusi ini saya berharap pengelolaan informasi publik di lingkungan BPJS Kesehatan Cabang Ambon dapat semakin baik lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Rumondang Pakpahan.

Mondang juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan informasi, di BPJS Kesehatan memiliki petugas informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), prosedur permintaan data dan informasi, serta regulasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku, Mochtar Touwe mengemukakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Informasi sendiri adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kehadiran Komisi Informasi senantiasa untuk menjembatani sengketa antara badan hukum publik dan masyarakat atas permintaan data yang diminta oleh masyarakat sesuai dengan kepentingan dan tujuannya,” imbuhnya.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Ia juga menyampaikan bahwa pengelolaan informasi di BPJS Kesehatan sudah baik. BPJS Kesehatan memiliki regulasi dan standar prosedur dalam pemberian informasi yang jelas.

“Dalam implementasinya, BPJS Kesehatan Cabang Ambon sudah baik dalam mengelola informasi publik. Semua didukung dengan aturan dan SOP organisasi yang mengacu pada undang-undang KIP,” tuturnya.

Sebagai informasi, alur permintaan informasi kepada BPJS Kesehatan adalah mengajukan surat permintaan informasi, mengisi formulir permintaan informasi publik secara lengkap, identitas pemohon, serta daftar permintaan data yang diperlukan. Proses penyediaan informasi maksimal 17 hari kerja. (hp)