Banda Aceh, Jamkesnews – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Aceh, Syafriadi mengajak pemerintah daerah (Pemda) serta stakeholder lainnya untuk mendukung program Pemerintah dalam sektor kesehatan salah satunya Program JKN-KIS melalui Iuran Wajib Pemda. Hal ini disampaikannya pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data dan Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah Tahun 2020 di Banda Aceh pada Kamis (24/09) yang diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Sumatera Utara dan Aceh.

“Dalam dukungan iuran wajib jaminan kesehatan agar dapat dilakukan pemotongan iuran secara akurat dan tepat waktu sehingga akuntabilitas terjaga yang akan berdampak pada optimalnya peningkatan pelayanan kesehatan, oleh karena itu mari kita berkolaborasi untuk terwujudnya perlindungan kesehatan terutama dimasa yang tidak mudah seperti saat masa pandemi Covid-19 ini,” ucap Syafriadi dalam sambutannya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, Mariamah mengungkapkan bahwa terjadinya perubahan komponen dalam perhitungan iuran bagi PNS berdasarkan Perpres 75/2019 serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ.

“Perubahan tersebut terjadi dimana sebelumnya komponen perhitungan iuran hanya pada komponen gaji pokok dan tunjangan keluarga maka dengan adanya perubahan peraturan presiden tersebut komponen perhitungan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan bagi PNS Daerah,” ungkap Mariamah.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh Neni Fajar, hal lain yang berubah berdasarkan Perpres 75/2019 yaitu persentase perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi PNS Daerah yang sebelumnya 3% dibayarkan oleh pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah dan 2% dari gaji PNS, berubah menjadi 4% dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan 1% dari gaji PNS dengan total tetap 5% yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan.

“Berdasarkan monitoring penerimaan iuran Pemda 4% dari bulan Januari-Agustus 2020 masih terdapat pemda kabupaten/kota yang kekurangan membayar, oleh karena itu pada akhir kegiatan ini akan ditandatangani kesepakatan hasil rekonsiliasi agar para pihak mengetahui kekurangan dan ketidakcocokan data maka dapat segera diatasi,” jelas Neni. (rq)