Manokwari, Jamkesnews – Untuk mengoptimalkan kepatuhan badan usaha terhadap pembayaran iuran JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Manokwari bersama Kejaksaan Negeri Manokwari melakukan panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah badan usaha yang tidak patuh membayar iuran, Rabu (23/09).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Meryta Oktaviane Rondonuwu mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam hal pemberi kerja belum melunasi tunggakan iuran kepada BPJS Kesehatan, maka pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan.

“Jika telah diperiksa oleh Petugas Pemeriksa dari BPJS Kesehatan, namun badan usaha masih tidak patuh dalam melaksanakan perintah undang-undang yang berkaitan dengan kepatuhan membayar iuran JKN-KIS, maka BPJS Kesehatan dapat melimpahkan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dan selanjutnya dapat kita lakukan pemeriksaan bersama,” terang Meryta.

Sementara itu, Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Manokwari, Patris Muloke memberikan apresiasi terhadap BPJS Kesehatan yang telah menggandeng Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan tunggakan iuran badan usaha yang ada di Kabupaten Manokwari.

“Hari ini kami melaksanakan pemeriksaan badan usaha yang tidak patuh membayar iuran dan BPJS Kesehatan berharap ada kesepakatan/komitmen dari pihak badan usaha. Syukurlah, pemanggilan badan usaha yang tidak patuh dalam hal pembayaran iuran mendapatkan hasil yang baik," katanya.

Hasil dari pemeriksaan ini adalah pihak dari badan usaha berkomitmen membayar iuran dengan cara mengikuti program relaksasi atau cicilan dan langsung membayar pada hari atau bulan yang dijanjikan.

Sebelum menutup perbincangan dengan tim Jamkesnews, Patris berharap ke depannya kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri dapat ditingkatkan. Apabila ada hal yang menjadi masalah, pihak Kejaksaan Negeri siap membantu.

Pada kesempatan yang sama, Rivandy Pandy salah satu pimpinan badan usaha yang mendapat panggilan pemeriksaan menyampaikan jika dirinya dirinya sudah lalai dengan kewajibannya sebagai pimpinan badan usaha.

“Terkadang lupa tidak membayar bukan berarti tidak mau membayar karena ini memang sudah kewajiban kami. Hari ini saya langsung bayar untuk melaksanakan kewajiban. Kita harus mematuhi aturan pemerintah dan jangan sampai dipanggil lagi dengan rutin bayar iuran sebelum jatuh tempo,” ujar Rivandi. (TR/em)