Toboali, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang bersama Kejaksaan Negeri Bangka Selatan mengadakan sosialisasi terkait kepatuhan badan usaha kepada puluhan perwakilan badan usaha di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Kamis (24/09).

Kegiatan tersebut  dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan beserta jajaran.

"Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan khususnya terhadap penegakan aturan dan regulasi terkait Program JKN-KIS,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Mayasari. 

Ia juga menyampaikan bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan JKN-KIS, akan ada risiko berupa sanksi seperti teguran, denda hingga badan usaha tersebut tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Harapannya semua badan usaha yang disosialisasikan memiliki gambaran untuk segera mendaftarkan pekerja dan keluarganya untuk memiliki jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Yusi Afserinta menyampaikan bahwa Program JKN-KIS disamping untuk memberikan perlindungan kesehatan secara komprehensif, juga wajib dipatuhi oleh seluruh penduduk. Dalam kesempatan tersebut, Badan usaha yang hadir diimbaunya untuk menyampaikan jumlah data pekerja dan memberikan data gaji yang benar serta kepatuhan terhadap pembayaran iuran.

“Masih ada badan usaha memberikan data gaji dan data jumlah pekerja yang tidak sesuai, sehingga kami imbau untuk menyampaikan data yang benar. Diharapkan dengan adanya sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, semua badan usaha bisa melakukan pendaftaran dirinya dan pekerjanya menjadi peserta Program JKN-KIS,” katanya. (RW/sa)