21 Jul 2020
  |  
Dilihat : 1004 kali

Dukung Implementasi Program JKN-KIS, Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang Teken MOU

Tanjungpinang, Jamkesnews – Sebagai badan hukum publik yang mengelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada peserta, baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan juga di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain peningkatan pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan juga meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait juga senantiasa dilaksanakan.

Sebagai upaya menegakkan kepatuhan badan usaha di wilayah Kota Tanjungpinang, BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang kembali bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang. Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kota Tanjungpinang, Senin (20/07).

Bertempat di Kota Tanjungpinang, pada kesempatan ini juga dilaksanakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota Tanjungpinang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Agung Utama Muchlis mengatakan kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

“Adapun tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan,” ungkap Agung.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, Ahelya Abustam mengatakan ruang lingkup dari kerja sama ini adalah meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase serta pemberian jasa hukum di bidang Tata Usaha Negara,” lanjut Ahelya.

Lebih lanjut Ahelya menambahkan, pertimbangan hukum merupakan pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum, sedangkan tindakan hukum lainnya yaitu pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka menyelamatkan keuangan/kekayaan negara.

Dalam kesempatan ini, BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang membahas berbagai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai keberhasilan implementasi Program JKN-KIS di Kota Tanjungpinang. Demi mencapai keberhasilan tentu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu stakeholder dan masyarakat termasuk juga badan usaha.

“Penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan wujud dukungan Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang untuk keberhasilan Program JKN-KIS di Kota Tanjungpinang,” tutup Ahelya.