10 Jul 2020
  |  
Dilihat : 30 kali

BPJS Kesehatan Beri Pemahaman Perpres No 64 Tahun 2020 Pada Awak Media

Tasikmalaya, Jamkesnews - Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terkait Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020, BPJS Kesehatan Tasikmalaya menggelar pertemuan dengan awak media, hal tersebut tertuang dalam kegiatan “Ngopi Bareng JKN”, Kamis (30/07). Kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturrahmi sekaligus bertukar informasi bagi BPJS Kesehatan dengan para awak media. 

Kepala Cabang Tasikmalaya Agus Ramlan mengungkapkan bahwa ajang ini merupakan kegaitan yang penting karena terdapat banyak informasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang selalu di sosialisasikan kepada media. Ia menyebut, pemerintah telah menjalankan amanah yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung (MA). Dengan terbitnya Perpres No 64 Tahun 2020, kata Agus, ini menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan

“Diharapkan kegiatan Ngopi Bareng JKN ini dapat menjadi tempat bertukar informasi, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan media dalam upaya peningkatan informasi kepada masyarakat tentang program JKN-KIS. Negara tetap hadir dalam penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah," ujar Agus.

Selaras dengan pernyataan tersebut, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa mulai tanggal 1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta Penerima Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III, dengan perhitungan sejumlah Rp 25.500, dan sisanya sebesar Rp 16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah. Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000.

Di tengah wabah pandemik Covid-19 ini, pemerintah juga memberikan program relaksasi tunggakan untuk peserta JKN-KIS segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU), bukan pekerja (BP) serta pekerja penerima upah (PPU) badan usaha. Dalam kegiatan ini, Agus juga memaparkan, selain untuk memberikan keringan finansial peserta JKN-KIS, program relaksasi tunggakan ini juga memberikan peluang agar kepesertaan program JKN-KIS tetap aktif dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Kalau sebelumnya peserta yang mempunyai tunggakan dan ingin Kartu BPJS Kesehatannya aktif harus dilunasi terlebih dahulu, dengan program relaksasi ini masyarakat yang punya hutang diatas 6 bulan bisa membayar 6 bulan saja dan kartu BPJS Kesehatannya langsung aktif,” tambah Agus.

Di penghujung acara, salah satu peserta kegiatan yang hadir, Helma (42) mengungkapkan pendapatnya dari kegiatan ini. Menurutnya, langkah yang diambil oleh BPJS Kesehatan sangat tepat dengan mengundang awak media. Menurutnya, media juga berperan penting dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kegiatannya cukup bagus, karena mengundang beberapa media jadi bisa tersosialisasikan program-program BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kami juga bisa menginformasikan kembali kepada masyarakat terkait informasi yang disampaikan agar masyarakat memahami terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS,” kata Helma. (kh/ri)