26 Jun 2020
  |  
Dilihat : 59 kali

Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan BPJS Kesehatan Sosialisasikan JKN-KIS ke Pelaku Usaha

Lubuklinggau, Jamkesnews - Untuk menambah wawasan mengenai Program JKN-KIS, pelaku usaha mendapatkan sosialisasi dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau terkait program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, Jumat (25/6). Dalam materi yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Kasidatun Abdul Halim mengatakan Kejaksaan Negeri merupakan mitra kerja BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau yang membantu terkait ketaatan pelaku usaha mengikuti Program JKN-KIS.

"Kejaksaan Negeri dalam hal ini juga berwenang mewakili pemerintah mengenai masalah pidana dan perdata terutama yang bersangkutan dengan kepatuhan pelaku usaha mengikuti Program JKN-KIS. Kami dari Kejaksaan Negeri sifatnya memberi bantuan dan pertimbangan hukum terkait kepatuhan badan usaha," ujar Halim.

"BPJS Kesehatan itu bersifat wajib seperti yang dituangkan dalam undang-undang. Badan usaha yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi, tapi kami harap badan usaha tidak sampai terkena sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Jika terkena sanksi administratif bisa berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik serta perizinan yang bisa tidak diperpanjang. Kalau sanksi pidana bisa dikenakan penjara delapan tahun paling lama atau denda maksimal satu milyar," lanjut Halim.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau Eka Susilamijaya yang mengikuti sosialisasi secara daring, mengapresiasi partisipasi badan usaha mengikuti Program JKN-KIS dan turut serta menyehatkan masyarakat yang didaftarkan dari badan usaha.

"Pancasila menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keadilan sosial, termasuk hak yang sama dalam memperoleh akses di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Untuk mewujudkan hal ini, sejak 1 Januari 2014 diselenggarakanlah Program JKN-KIS yang kepesertaannya terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang mampu maupun yang kurang mampu secara finansial," kata Eka.

Eka menambahkan untuk kepesertaan pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), jumlah badan usaha yang sudah terdaftar sampai dengan 1 Juni 2020 di BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau sebanyak 727 badan usaha dengan jumlah peserta dan anggota keluarga sebesar 65.664 jiwa. (RW/na)