26 Jun 2020
  |  
Dilihat : 2180 kali

BPJS KESEHATAN SOSIALISASIKAN PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 KEPADA OPD KOTA SOLOK

Solok, Jamkesnews – Dalam rangka menyamakan persepsi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Solok menyelenggarakan sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Solok, Kamis (25/06). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kota Solok, Kepala OPD se Kota Solok, serta Kepala Bidang Perluasan Pengawasan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Solok.

Membuka acara sosialisasi pada hari ini, Asisten I Pemerintah Kota Solok, Nova Elvino menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Karena merupakan tanggung jawab bersama untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui upaya-upaya sosialisasi. “Bagi Bapak/Ibu yang mewakili masing-masing OPD dapat menerima informasi ini dengan baik dan meneruskannya di lingkungan kerja, keluarga, serta masyarakat dilingkungan tempat tinggal,” ujar Nova.

Nova menambahkan dalam penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), pemerintah juga mensubsidi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III, serta bagi masyarakat yang kurang mampu ditanggung oleh pemerintah melalui segmen Peserta Bantuan Iuran (PBI) baik APBN maupun APBD. “Ini merupakan wujud pemerintah hadir untuk menjamin kesehatan masyakarat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Jadi kita berharap Fasilitas Kesehatan juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyakat,” ujar Nova.

Selanjutnya Kepala Bidang Perluasan Pengawasan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Solok, Evan Jasman menyampaikan melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, pemerimtah kembali melakukan penyesuaian iuran terhadap peserta JKN-KIS segmen PBPU dan Bukan Pekerja (BP). “Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” ujar Evan Jasman yang disapa Cece.

Cece menerangkan sebagi wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan bagi peserta PBPU dan BP kelas III hanya membayar iuran Rp 25.500 dan sisanya disubsidi pemerintah sebesar Rp 16.500 hingga Desember 2020. Kemudian pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta kelas III membayar iuran Rp 35.000 dan disubsidi pemerintah sebesar Rp 7.000. “Dan bagi peserta PBI tetap 100% ditanggung iurannya oleh pemerintah dengan jumlah peserta sebanyak 132.600.906 jiwa,” ujar Cece.

Salah satu peserta sosialisasi, Ratnawati menyampaikan dengan adanya penyesuaian iuran peserta JKN-KIS diharapkan juga diiringi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, sehingga masyarakat lebih merasakan manfaat dari program JKN-KIS. (aw/ar)