19 Jun 2020
  |  
Dilihat : 1172 kali

BPJS Kesehatan Waingapu Gandeng Kejaksaan Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

Waikabubak, Jamkesnews - Agar tercapainya komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Waingapu menggelar kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten Tahap I Tahun 2020, Kamis (18/06).

Kegiatan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Waingapu ini diikuti oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu Tri Mayudin berserta jajarannya, Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya beserta jajarannya.

“Forum ini bertujuan mensinergikan berbagai hal agar tercapai hasil yang maksimal, sehingga kita bisa membahas kendala yang terjadi. Dalam forum ini kita bisa satu suara, satu langkah. Ke depan mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik, misalnya bagaimana masyarakat yang belum bergabung menjadi peserta dan bagaimana badan usaha bisa mematuhi kewajibannya,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Sundoro Adi.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu Tri Mayudin. Dirinya mengatakan bahwa forum yang dilaksanakan merupakan ajang silahturahmi kami dengan stakeholder untuk membahas kerja sama yang ingin dilakukan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa tujuan yang ingin dicapai seperti terwujudnya komunikasi yang baik, tercapainya pemahaman yang sama, hingga berjalannya sosialisasi program JKN-KIS demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Pada kesempatan ini Tri juga menyampaikan strategi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tahun 2020 ada 3 diantaranya Fokus pemeriksaan melalui mekanisme Pemeriksaan di Kantor secara kolektif  dengan mengundang Badan Usaha, Pemeriksaan Lapangan dan dalam hal badan usaha tidak hadir dalam proses pemeriksaan di Kantor langkah berikutnya yang dilakukan adalah pemeriksaan lapangan.

"Kami melibatkan pihak Kejaksaan, Pengawas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal penegakan kepatuhan badan ussaha,” terang Tri.

Di akhir forum, seluruh peserta forum menyampaikan kesiapan membantu program JKN-KIS karena ini salah satu program strategis pemerintah. Mendukung sepenuhnya segala hal yang terkait dengan program JKN-KIS. (DM/dn)