16 Mar 2020
  |  
Dilihat : 13109 kali

Di Wilayah Pasuruan, Perusahaan Tak Patuhi Aturan Jaminan Kesehatan akan Diperiksa

Pasuruan, Jamkesnews - Masih ada Badan Usaha yang belum mematuhi aturan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Jawa Timur. Khususnya Badan Usaha tersebut belum menyampaikan data secara benar. Untuk mengatasi ketidak patuhan Badan Usaha, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan (PPK) BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan Anang Cahyono, membuat beberapa kesepakatan dengan Pengawas Ketenagakerjaan untuk Sub Korwil Pasuruan. Di dalamnya berisi alur kegiatan yang siap dikerjakan dalam waktu dekat.

“Nanti BPJS Kesehatan bersurat terlebih dahulu ke kepala dinas terkait. Setelah itu, akan ada SPT yang dikeluarkan oleh Bidang Pengawasan. Langkah selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan pemeriksaan. Nantinya, bagi badan usaha yang tidak patuh akan ada teguran berupa Nota I hingga II. Jika masih belum jera, akan berlanjut pada rekomendasi sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomo6 86 Tahun 2013 sampai yang terakhir tidak bisa mendapat pelayanan publik,” ujar Anang pada Senin (16/03).

Dengan kesepakatan di atas, tentu pemeriksaan tahun ini akan semakin ketat lantaran kedua organisasi sama-sama turun ke lapangan. Capaian pemeriksaan Pasuruan tahun kemarin memunculkan 3 badan usaha yang tidak akan mendapatkan pelayanan publik dan 12 badan usaha patuh setelah menerima sanksi. Dari laporan tahun kemarin diharapkan jumlah badan usaha yang terkena sanksi tahun ini bisa berkurang sekaligus menambah jumlah perusahaan terdaftar hingga akhir tahun nanti.

Sementara untuk daerah Jawa Timur, Kepala Bidang Pengawasan dan Norma K3 Disnakertrans Jawa Timur Suhartoyo menekankan bahwa memang masih banyaknya badan usaha yang belum patuh soal keikutsertaan program jaminan sosial. Menurutnya, hal ini menjadi persoalan penting lantaran menyangkut keselamatan bagi masing-masing pekerja.

“Dari 46 ribu perusahaan di Jawa Timur baru 38 ribu yang telah terdaftar. Tentu ini menjadi catatan bagaimana kita harus mengejar mereka yang belum memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya. Kita ingin mereka patuh terhadap undang-undang yang sudah berlaku. Mungkin bisa meningkatkan pengawasan hingga 5 kali setiap bulan,” terangnya.

Secara terpisah, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Agus Wibowo, menyampaikan beberapa poin untuk disepakati dari hasil Focus Group Discussion (FGD) Kepatuhan sebelumnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal persamaan persepsi dan penjadwalan pemeriksaan dengan pihak Disnakertrans terkait.

“Melalui koordinasi ini, harapannya ada poin yang sama-sama dipahami sehingga pemeriksaan di lapangan bisa berjalan optimal. Seperti yang dijelaskan Pak Suhartoyo tadi, terlihat selisih yang cukup besar untuk kita terus melakukan pemeriksaan. Dari kami (BPJS Kesehatan), ingin pemeriksaan bersama Pengawas Ketenagakerjaan bisa sesuai jadwal yang telah disepakati dan sanksi terhadap badan usaha yang tidak patuh bisa benar-benar ditegakkan,” jelas Agus.

Lebih lanjut, Agus turut menyampaikan potensi badan usaha yang belum terdaftar dalam Program JKN untuk Korwil I Surabaya. Dari kelima Kantor Cabang yang tergabung, diketahui 2.367 jumlah badan usaha dan 9.562 jumlah tenaga kerja yang belum terdaftar. Selain itu, hasil pemeriksaan bersama tahun kemarin telah dilaksanakan sebanyak 38 kali. Sedangkan capaian untuk badan usaha patuh setelah menerima sanksi berjumlah 200 untuk kelima Kantor Cabang. Ini menunjukkan bagaimana kerja sama antar organisasi bisa memberikan dampak signifikan untuk kepatuhan badan usaha. (ar/vn)