13 Feb 2020
  |  
Dilihat : 99 kali

Sinergi BPJS Kesehatan Sukabumi dan Kejari Kabupaten Sukabumi Untuk Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

Sukabumi, Jamkesnews -  BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi memaknai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menginstruksikan 11 lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing, dengan terus melakukan koordinasi dalam melakukan penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara pada badan usaha yang tidak patuh,  meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.

Untuk mempererat sinergi dan kemitraan serta dengan adanya pergantian pejabat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi Yudhi Wahyu Cahyono didampingi Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Achmad Sanusi Budi Permana melakukan dialog dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Rabu (12/02).

Upaya meningkatkan kepatuhan badan usaha wilayah Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan Program JKN-KIS tetap menjadi bahasan utama. Yudhi menjelaskan bahwa masih ada ketidakpatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya antara lain badan usaha yang belum mendaftarkan sama sekali, ketidaksesuaian data jumlah dan pendapatan pekerja yang didaftarkan, serta masih ada yang menunggak pembayaran premi.

“Untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut sosialisasi terpadu BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan kepada badan usaha akan lebih mendorong dan meningkatkan pemahaman mereka untuk akhirnya patuh dan ikut aktif mendukung program JKN-KIS,” ujar Yudhi.

Hal tersebut ditanggapi positif oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Bambang Yunianto Eko Putro. Dirinya menyebut karena dengan kewenangan yang diemban oleh masing–masing pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang tentunya berdampak pada peningkatan pelaksanaan Program JKN-KIS.

“Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal program ini. Ketidakpatuhan badan usaha bisa disebabkan belum terlalu pahamnya mereka tentang ketentuan atau regulasi yang berlaku. Melalui sosialisasi berkesinambungan semoga pemahaman mereka sesuai yang kita harapkan," kata Bambang.

Lebih lanjut kedua pihak sepakat untuk selalu mempertahankan implementasi tindak lanjut badan usaha yang tidak patuh melaksanakan kewajibannya dalam optimalisasi program JKN-KIS, yang tentunya bertujuan agar program ini  dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan perlindungan serta kesejahteraan dalam hal kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia pada umumnya dan penduduk Kabupaten Sukabumi pada khususnya, serta dapat mencapai Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Sukabumi di tahun 2020. (BS/ne)