09 Sep 2019
  |  
Dilihat : 8367 kali

Ketua PW Muslimat NU Jatim, Program JKN – KIS Penting dan Wajib Ada!

Narasumber : Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muslimat Nahdatul Ulama (NU) Jawa Timur, Hj. Masruroh Wahid

Surabaya, Jamkesnews – Amanat Undang-Undang (UU) mengenai kewajiban memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. Salah satu peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) sekaligus Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muslimat Nahdatul Ulama (NU) Jawa Timur, Hj. Masruroh Wahid mengatakan setiap warga negara wajib menjadi peserta JKN - KIS.

“Apalagi saya memiliki banyak anggota dalam organisasi PWNU Muslimat Jawa Timur. Saya  Ingin memastikan semua anggota saya sebelum sakit sudah menjadi peserta,” ungkap Masruroh saat ditemui tim Jamkesnews dalam acara penandatangan nota kesepahaman bersama antara BPJS Kesehatan dan PW Muslimat NU di gedung PWNU Surabaya.

Masruroh mengaku dirinya telah lama menjadi peserta dari segmen Peserta Penerima Upah (PPU) karena ia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain merupakan kewajiban menjadi peserta, ketika sakit menjadi peserta JKN – KIS adalah persiapan ketika suatu saat dirinya sakit.

Menurut Masruroh Program JKN-KIS adalah paket sodaqoh yang berkesinambungan. “Selama saya menjadi peserta, saya sendiri tidak ingin sakit. Walaupun sampai saat ini saya belum pernah menggunakan, tapi saya tidak pernah merasa merugi. Artinya saya terus bisa bersodaqoh membantu mereka yang benar-benar membutuhkan melalui iuran yang saya bayarkan, karena hidup ini lebih nyaman kalau sehat. Jadi kita yang sehat membantu yang sakit. Tidak dipergunakan ya tidak apa-apa, niat saya mau bersodaqoh. Program ini penting dan wajib ada,” ujar Masruroh.

Mendengar kabar penyesuaian iuran beberapa waktu belakangan ini, Masruroh menyerukan kepada seluruh jamaah Muslimat Nahdatul Ulama di Jawa Timur untuk tetap bersinergi dan bekerjasama mengawal agar program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik.

“Kembali pada niat, bahwa membayar iuran JKN-KIS haruslah disertai dengan niat ibadah. Program ini bertujuan baik. Jangan ada yang mudah terprovokasi dengan ajakan demo maupun aksi jika nantinya iuran memang disesuaikan. Tujuannya kan baik supaya program tang telah memberikan bantak manfaat ini bisa terus ada. Bayangkan kalau program ini terhenti, bagaimana nasib peserta yang selama ini menggantungkan pengobatannya dengan program JKN-KIS. Kita yang sehat juga jadi khawatir. Ayo saling menjaga agar program JKN-KIS tetap ada dan Jatim tetap kondusif,” tutup Masruroh. (ar/ws)