11 Jan 2019
  |  
Dilihat : 90 kali

Memastikan Kualitas dan Kuantitas Dari FKTP Agar Lebih Optimal Melalui Evaluasi Pelayanan Kesehatan

Wamena, Jamkesnews - Program JKN-KIS  merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara tidak dapat berdiri sendiri mengelola Program ini,dibutuhkan dukungan dari setiap stakeholder untuk dapat bahu-membahu memberikan kontribusinya menyukseskan Program JKN-KIS ini

Dalam memberikan pelayanan kesehatan tentunya diperlukan evaluasi bersama terkait pelayanan, kendala yang terjadi di lapangan yang pastinya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Salah satunya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tingkat pelayanan yang memuaskan peserta menjadi hal yang sangat diharapkan oleh semua lapisan masyarakat.

BPJS Kesehatan Cabang Wamena menggelar Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Primer Kabupaten Jayawijaya, Kamis (10/01) di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Wamena.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kualitas dan kuantitas dari fasilitas kesehatan yang dengan tetap optimal memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS serta evaluasi dana kapitasi selama pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya,” tutur Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Ivan Ravian.

Dalam kegiatan tersebut melibatkan stakeholder yang juga berperan penting dalam terwujudnya Program JKN-KIS, salah satunya yaitu Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Jayawijaya, Semuel Patasik.

“Evaluasi fasilitas kesehatan harus dilakukan secara berkala, karena dari hasil evaluasi kita akan tahu apa persoalan yang menjadi kendala di masing-masing FKTP dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS bahkan masyarakat umum,”kata Semuel saat diwawancarai oleh tim Jamkesnews.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula sosialisasi terkait Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 yang sekarang gencar disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia sebagai penerima manfaat Program JKN-KIS dan juga kepada fasilitas kesehatan sebagai pemberi layanan.

“Perpres 82 tahun 2018 ini menjadi penting karena dimana-mana yang namanya aturan baru, mungkin ini dalam skala kecil sementara masyarakat sendiri sebagai penerima layanan harus tahu khususnya prosedu  yang menjadi hak dan kewajiban mereka serta caranya bagaimana,” saran Semuel. (TR/aa)