10 Jan 2019
  |  
Dilihat : 103 kali

Optimalkan Pelayanan, BPJS Kesehatan Tandatangani Komitmen Bersama Direktur RS Dan Ombudsman

Pontianak, Jamkesnews – Untuk memastikan setiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dapat memberikan pelayanan terbaik bagi setiap peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Pontianak menggelar kegiatan “Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)”. Kegiatan hadiri oleh 22 rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (10/01).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Hary Agung yang juga turut hadir dalam kegiatan ini memaparkan, terkait akreditasi yang merupakan kewajiban bagi seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kewajiban bagi rumah sakit melakukan akreditasi merupakan upaya dari Kementerian Kesehatan mengatur pelayanan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional agar semakin baik dan berkualitas. Di wilayah Kalimantan Barat sampai saat ini pun masih ada rumah sakit yang masih berproses dalam melaksanakan akreditasi namun semuanya direkomendasikan oleh Kemenkes untuk tetap dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, waktu yang diberikan adalah 6 bulan untuk semua rumah sakit melaksanakan akreditasi yaitu sampai dengan 30 Juni 2019,” tutur Hary.

Kepada seluruh pimpinan FKRTL Hary juga menyampaikan harapannya, untuk seluruh rumah sakit yang masih melaksanakan proses akreditasi agar dapat segera melakukan upaya-upaya percepatan, bagi rumah sakit yang sudah memiliki sertifikasi akreditasi juga harus terus memperbaiki pelayanan di rumah sakit.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama dalam acara ini  juga ditandatangani komitmen bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi, Pimpinan FKRTL, BPJS Kesehatan serta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat terkait Pelayanan Prima Kepada Peserta JKN-KIS khususnya di FKRTL.

Di akhir acara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Gerry Adhikusuma mengatakan, jika komitmen bersama ini merupakan kesepakatan bersama antara instansi pemberi pelayanan publik agar  dapat memberikan pelayanan yang terbaik khususnya bagi peserta JKN-KIS.

“BPJS Kesehatan dan FKRTL harus berkomitmen agar pelayanan kepada peserta nya semakin hari lebih baik lagi terutama terkait keterbukaan informasi dan pelayanan profesional kepada Peserta, untuk itu pada kesempatan ini kita juga menggandeng Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik,” tutup Gerry. (FR/yl)