10 Jan 2019
  |  
Dilihat : 288 kali

FKTP Malang Raya Teken Kerjasama dan Dapatkan Sosialisasi Perpres 82/2018 dan PMK 51/2018

MALANG, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Cabang Malang kembali menjalin Kerjasama dengan 222 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, terdiri dari 60 Puskesmas, 60 Dokter Keluarga, 23 Dokter Gigi Keluarga serta 79 Klinik pratama. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Malang, Kamis (10/01).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahjuni dalam pertemuan tersebut selain membuka acara beliau juga menyampaikan regulasi terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018, serta menekankan kepada seluruh FKTP Mitra BPJS kesehatan Malang raya agar turut menyosialisasikan regulasi baru tersebut.

"Kami mengapresiasi untuk seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama mitra BPJS Kesehatan yang sudah memberikan pelayanan yang baik kepada peserta JKN KIS. Kami mengharapkan kerjasama selanjutnya dapat berjalan semakin baik dan solid. Kami juga mengingatkan kembali tentang regulasi terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan PMK Nomor 51 Tahun 2018, harapannya FKTP juga ikut mensosialisasikan kepada peserta, jadi tidak hanya tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan saja, namun tugas kita bersama,’’ ungkap Hendry dalam sambutan, Kamis (10/01).

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Malang Eka Yuni Kusdarwati juga menyampaikan hasil evaluasi pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selama tahun 2018. Fasilitas Kesehatan yang menandatangani Perjanjian kerjasama untuk tahun pelayanan 2019 ini telah melalui proses kredensialing maupun rekredensialing yang merupakan proses seleksi fasilitas kesehatan. Dimana terdapat kriteria mutlak dan kriterian teknis sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 dan Nomor  51 Tahun  2018 yang harus dipenuhi. Apabila ada FKTP yang belum memenuhi kriteria tersebut maka BPJS Kesehatan tidak bisa memperpanjang kerjasama.

‘’Kami belum bisa memperpanjang kerjasama untuk FKTP yang mempunyai surat ijin praktek (SIP) di tempat praktek yang baru, hal ini sesuai dengan regulasi khususnya pada PMK nomor 5 Tahun 2018 pada pasal 6," terang Eka.

Proses rekredensialing ke mitra BPJS Kesehatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Kesehatan (PKFI) dan organisasi profesi (IDI,PDGI) sehingga diharapkan FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas kepada peserta Program JKN-KIS sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama Dokter Praktek Perorangan dr. M. Yazid, menyampaikan dukungannya terhadap Program JKN KIS bahwa peran FKTP sebagai gate keeper sangat penting untuk menjaga sustainibilitas Program JKN.

“Apabila fungsi gate keeper dapat dijalankan dengan baik oleh FKTP dengan baik maka efektifitas pembiayaan pelayanan kesehatan dapat terwujud dengan tetap memperhatikan mutu layanan kepada peserta,” terang Yazid. (ar/ep)