10 Jan 2019
  |  
Dilihat : 87 kali

Bahas Isu Akreditasi RS, DPRD Bogor Ajak BPJS Kesehatan Duduk Bersama

Cibinong, Jamkesnews - Menindaklanjuti pemberitaan yang beredar pada awal tahun 2019 mengenai akreditasi rumah sakit, DPRD Kabupaten Bogor khususnya komisi 4 yang membidani bidang kesehatan mengundang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong untuk duduk bersama-sama dengan perwakillan rumah sakit, Dinas Kesehatan serta perwakilan dari elemen masyarakat. Ini tak lain untuk mengklarifikasi tentang maraknya pemberitaan yang muncul mengenai tertundanya perpanjangan kontrak untuk beberapa sejumlah rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Wasto mengatakan bahwa pentingnya pertemuan ini dilaksanan karena cukup banyaknya pesan dan aspirasi yang masuk kepada dirinya mengenai tertundanya perpanjangan kerja sama BPJS Kesehatan Cibinong dengan beberapa rumah sakit swasta di wilayah kerjanya.

"Sebagian besar masyarakat Kabupaten Cibinong sangat menggantungkan jaminan kesehatannya kepada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), sehingga masyarakat cukup resah karena banyaknya pemberitaan yang tidak benar beredar di sosial media. Kami harap dengan pertemuan ini, semuanya bisa clear dan menemukan titik terang," katanya, Kamis (10/01).

Kepala BPJS Kesehatan Cibinong Desi Sri Zulaidah menjelaskan pada kesempatan tersebut bahwa beberapa rumah sakit yang tertunda kerja samanya pada awal Tahun 2019 telah dilakukan perpanjangan kerja samanya kembali sesuai dengan surat edaran berikutnya dari Kementerian Kesehatan. Desi juga menjelaskan bahwa sebelumnya terjadi penundaan perpanjangan kerjasama dikarenakan belum adanya rekomendasi dari kementrian kesehatan terhadap sejumlah rumah sakit tersebut.

“Sesuai edaran terbaru Kementerian Kesehatan, bagi rumah sakit yang belum mendapatkan rekomendasi diberikan waktu selama 6 bulan sampai dengan bulan Juni 2019 untuk dapat segera menyelesaikan kewajiban akreditasinya. Kita semua diharapkan dapat selaras serta patuh pada aturan yang berlaku, sebab aturan ini dibuat juga untuk melindungi masyarakat serta tenaga kesehatan itu sendiri," ucap Desi.

Ia menambahkan, sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga medis harus mendapatkan rekomendasi sehingga pelayanan ke masayarakat dapat diberikan secara maksimal.

"Intinya masyarakat juga tidak perlu khawatir, pelayanan terhadap peserta JKN-KIS tetap berjalan seperti biasanya. Jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut, kami siap membantu," tegas Desi.

Pada keempatan tersebut, perwakilan rumah sakit pun menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan segala kewajibannya sebelum Juni 2019 sehingga sinergitas pelayanan dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat terus berjalan dengan baik di masa yang akan datang. (wb)