10 Jan 2019
  |  
Dilihat : 26 kali

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Dukung Penuh Implementasi JKN-KIS

Kota Cirebon, Jamkesnews Sebagai upaya mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah Kota Cirebon, BPJS Kesehatan Cabang Cirebon melakukan  kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Kerja sama ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama dalam hal penanganan masalah hukum di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Rabu (09/01).

"Lebih dari lima tahun penyelenggaraan Program JKN-KIS ini berjalan. Selama lebih itu pula, telah banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya Program JKN-KIS ini. Hal tersebut tidak terlepas dari peran BPJS Kesehatan serta dukungan dari berbagai pihak dalam menyukseskan Program JKN-KIS ini, salah satunya dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon," ucap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Ansharuddin.

Ia menuturkan, kesepakatan bersama ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama sebelumnya yang telah habis masa berlakunya. Penandatanganan kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon M. Syarifuddin. Hadir juga dalam acara tersebut  Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Todo B. Silalahi serta Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Cardi.

Ansharuddin juga menjelaskan bahwa ruang lingkup kesepakatan yang dijalin yaitu berupa pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, melakukan tindakan hukum lain, dan kerja sama dalam peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia dengan tujuan melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi BPJS Kesehatan Cabang Cirebon.

“Kejaksaan Negeri Kota Cirebon merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan Program JKN-KIS berjalan dengan baik melalui peningkatan kepatuhan peserta JKN-KIS, khususnya kepatuhan pemberi kerja/badan usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Program JKN-KIS dalam mendaftarkan seluruh pekerja dan keluarganya dalam program ini. Semoga dengan adanya sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan, maka penyelenggaraan JKN-KIS di wilayah Kota Cirebon dapat berjalan secara optimal," ujar Ansharuddin.

Sementara itu, M. Syarifuddin menyambut baik kerja sama yang terjalin dan memaknai kerja sama ini sebagi bentuk sinergitas dua lembaga dalam menjalankan fungsinya masing-masing sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

"Melalui kesepakatan bersama ini, kami siap untuk membantu BPJS Kesehatan menegakkan regulasi tentang Program JKN-KIS. Selain itu, kesepakatan bersama ini bertujuan mengantisipasi persoalan hukum yang potensial yang muncul dalam pelaksanaan Program JKN-KIS,” tutup M. Syarifuddin. (JS/bm)