10 Jan 2019
  |  
Dilihat : 63 kali

Perpres Baru Tetapkan Kadaluarkan Klaim 6 Bulan

Jakarta Pusat, Jamkesnews - Dalam rangka meningkatkan kepastian, kecepatan dan ketepatan proses administrasi klaim sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat melakukan pertemuan dengan seluruh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang telah bekerja sama di wilayah Jakarta Pusat, Rabu (09/01).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat Eddy Sulistijanto Hadie dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar alur pembayaran klaim manfaat pelayanan kepada FKRTL bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman manajemen FKRTL mengenai sistem pengelolaan administrasi klaim sehingga tercapainya pemanfaatan program jaminan sosial yang efektif dan efisien,” terangnya.

Administrasi pengajuan klaim pembayaran manfaat di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meliputi klaim pembayaran manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan FKRTL. Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di FKRTL adalah berupa kelengkapan administrasi umum dan khusus. Selain tarif INA-CBG, BPJS Kesehatan dapat melakukan pembayaran kepada FKRTL yang memberikan pelayanan obat untuk penyakit kronis dan obat kemoterapi, alat bantu kesehatan (kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, protesa gigi, korset tulang belakang, collar neck; atau kruk), pelayanan ambulans yang diberikan antar FKRTL, dan Continous Ambulatory Peritonial Dialysis (CAPD).

Untuk meningkatkan pengelolaan administrasi klaim fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan mengembangkan sistem pengelolaan klaim secara elektronik dan dapat meminta dokumen kelengkapan administrasi klaim dalam bentuk softcopy dan/atau melalui transaksi data elektronik.

"Dalam hal pembayaran klaim manfaat pelayanan kepada FKRTL, FKRTL mengajukan klaim secara kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap setiap bulan untuk kemudian oleh BPJS Kesehatan dilakukan proses verifikasi dan pembayaran klaim berdasarkan hasil verifikasi tersebut," jelas Eddy.

Eddy juga menambahkan bahwa pengajuan klaim pembiayaan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat 6 bulan sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan dan terdapat pengecualian pada beberapa hal. Dalam hal jangka waktu pengajuan klaim terlampaui, klaim tidak dapat diajukan kembali.

“Dengan terlaksananya kegiatan ini membuktikan bahwa hubungan antara BPJS Kesehatan dan FKRTL yang telah bekerja sama sangatlah baik. Sebagai mitra BPJS Kesehatan, kami berkomitmen untuk menaati semua prosedur serta kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Ani, salah satu perwakilan mitra FKTRL yang hadir. (EM/rr)