10 Jan 2019
  |  
Dilihat : 58 kali

Marak Isu Akreditasi, BPJS Kesehatan Depok Pastikan Pelayanan Pasien JKN-KIS Tetap Berjalan Baik

Depok, Jamkesnews - Memasuki awal tahun 2019, isu akreditasi rumah sakit menjadi topik yang hangat. Hal ini dikarenakan beberapa rumah sakit tidak dapat melanjutkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan lantaran tidak memiliki akreditasi. Padahal sejatinya rumah sakit berkewajiban untuk melaksanakan akreditasi untuk memastikan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kewajiban rumah sakit untuk melaksanakan akreditasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok mengungkapkan bahwa akreditasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945.

“Saat ini terdapat beberapa rumah sakit yang belum memiliki akreditasi, sehingga tidak dapat melanjutkan kerjasama per 1 Januari 2019. Namun untuk memastikan pelayanan tidak terganggu, BPJS Kesehatan telah melakukan kajian dan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Hasilnya, beberapa rumah sakit telah direkomendasikan dan diberi toleransi untuk segera mengurus akreditasinya,” ujar Irfan dalam Kegiatan Ngopi Bareng JKN Bersama Media Lokal Kota Depok, Kamis (10/01)).

Irfan mengungkapkan bahwa sebelumnya untuk wilayah Kota Depok hanya ada 1 rumah sakit yang tidak dapat melanjutkan kerja sama yaitu Rumah Sakit Jantung Diagram. Namun saat ini telah telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sehingga sudah dapat melayani kembali peserta JKN-KIS.

“Sebelumnya hanya Rumah Sakit Jantung Diagram yang tidak direkomendasikan, namun saat ini sudah direkomendasikan sehingga sudah bisa melayani peserta. Oleh karena itu, saya pastikan bahwa pelayanan kepada peserta tetap berjalan dengan baik di Kota Depok,” ujar Irfan.

Irfan mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa pelayanan kepada peserta tetap berjalan dengan optimal.

“Hingga saat ini, BPJS kesehatan Kantor Cabang Depok telah bermitra dengan 129 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) yang terdiri atas 32 Puskesmas, 85 klinik pertama, 11 dokter praktik perorangan, dan 1 dokter gigi perorangan. Kami juga telah menjali kerja sama dengan 25 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 18 rumah sakit dan 7 klinik utama, serta 16 apotek  dan 7 optik. Serta dalam waktu dekat akan dilakukan penambahan kerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga,” terang Irfan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita membenarkan bahwa hingga saat ini rumah sakit baik negeri atau pun swasta masih menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tidak ada satu pun rumah sakit yang mengakhiri kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Sejauh ini di Depok kondusif. Tidak ada yang memutuskan atau diputuskan kerja samanya dengan BPJS Kesehatan. Kami berharap bagi rumah sakit yang belum terakreditasi, dapat segera memproses akreditasi agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS, dengan optimal," ujar Novarita. (DT/mr).