06 Des 2018
  |  
Dilihat : 17 kali

BPJS Kesehatan Cabang Metro Gelar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

Metro, Jamkesnews - Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Metro menggelar sosialisasi bersama kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kerja Kantor Cabang Metro (06/12).

PPNPN sendiri merupakan pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro sekaligus menjadi narasumber dan didampingi oleh Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan.

Dalam pemaparannya Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Metro Wahyu Santoso menekankan, bahwa dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019 nanti, tak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk kerjasama dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Wahyu juga menjelaskan beberapa poin penting perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 seperti kewajiban pemberi kerja, status pendaftaran suami istri yang bekerja, perubahan status kepesertaan, mekanisme iuran bagi PPNPN, tata cara pembayaran iuran, mekanisme pemberhentian penjaminan, pergantian FKTP dan hak kelas rawat.

“Harapannya adalah agar seluruh PPNPN, kepala desa dan perangkat desa yang ada di wilayah Kantor Cabang Metro dapat segera mendaftarkan seluruh pegawai/perangkat beserta anggota keluarga menjadi peserta Program JKN-KIS dengan besaran 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta,” ujar Wahyu.

Budi, salah satu peserta Sosialisasi Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 yang merupakan salah satu peserta Sosialisasi mengaku senang dengan sosialisasi ini karena banyak menguntungkan bagi pegawai honor dan perangkat desa.

“Kegiatan ini sangat bagus, kita bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aturan JKN secara langsung, saya berharap ke depannya BPJS Kesehatan dapat lebih gencar untuk melakukan sosialisasi tentang aturan terbaru ini,” tutur Budi.

Di akhir kegiatan sosialisasi, Wahyu juga menyampaikan harapannya ke depan setelah adanya pertemuan ini diharapkan seluruh PIC dapat ikut menyosialisasikan informasi terbaru ini kepada seluruh satuan kerjanya masing masing. (FR/be)