05 Des 2018
  |  
Dilihat : 342 kali

PPNPN Pemkot Gunungsitoli Terima Info Seputar Perpres 82/2018

Gunungsitoli, Jamkesnews – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman  peserta pada Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli melakukan sosialisasi Program JKN-KIS dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) APBD di lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli pada Rabu siang (05/12).

Kegiatan ini dihadiri oleh Assisten 3 Kota Gunungsitoli, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Dinas Penanaman Modal dan PPTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kelautan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Camat yang berada diwilayah Kota Gunungsitoli.

Dalam sambutannya, Assisten 3 Kota Gunungsitoli, Folata Mendrofa menyampaikan apresiasi atas kerja keras BPJS Kesehatan yang giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan dan regulasi terbaru seputar Program JKN-KIS.

“Kami mengapresiasi atas kerja keras BPJS Kesehatan khususnya Cabang Gunungsitoli, yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemda Kota Gunungsitoli. Bahkan kami sangat mengapresiasi atas upaya yang telah dilakukan BPJS Kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat seputar Program JKN-KIS,” ucapnya saat membuka kegiatan sosialisasi.

Lebih lanjut, Folata juga menyampaikan agar sosialisasi ini dijadikan sebagai momentum bagi semua pihak untuk lebih peduli lagi akan pentingnya Program JKN-KIS.

“Saya berharap sosialisasi ini dapat dijadikan sebuah semangat baru, untuk mau peduli terhadap program JKN-KIS. Kesuksesan JKN-KIS adalah tanggung jawab kita semua, sebab kita semua pasti akan membutuhkannya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta yang hadir, agar turut serta dalam menyukseskan program ini,” lanjut Folata.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Buara Ginting dalam sambutannya mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk membaca dan memahami ketentuan-ketentuan terbaru yang terdapat pada Perpres 82 Tahun 2018 tersebut. Salah satu poin penting dari Perpres 82 Tahun 2018, yaitu perubahan jumlah bulan tertunggak iuran JKN-KIS yang dapat ditagihkan.

“Saya menghimbau agar segera melakukan pelunasan iuran JKN-KIS sebelum tanggal 18 Desember 2018, karena pertanggal 18 Desember 2018, jumlah maksimal tunggakan iuran yang dapat ditagihkan adalah 24 bulan. Jumlah bulan tunggakan iuran JKN-KIS mengalami perubahan, dari 12 bulan menjadi 24 bulan. Untuk itu manfaatkan kesempatan ini dan lunasi tunggakan iuran JKN-KIS sebelum tanggal 18 Desember mendatang,” ujarnya. (HF/ty)