05 Des 2018
  |  
Dilihat : 202 kali

Korban Laka Lantas Ingin Dijamin, Begini Syaratnya

Banda Aceh, Jamkesnews –Untuk memperkuat koordinasi dengan Kepolisian dan Jasa Raharja dalam penanganan dan penjaminan bagi korban kecelakaan, BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh melakukan pertemuan dengan tema Sinergi Penjaminan Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) Bagi Peserta JKN-KIS pada Selasa siang (04/12) di Banda Aceh.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (subditgakkum)  Ditlantas Polda Aceh, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Aceh, Asisten Deputi Direksi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumut dan Aceh bersama tim, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, seluruh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres se Aceh, dan seluruh Direktur Rumah Sakit se Aceh.

Kepala Subditgakkum Ditlantas Polda Aceh, Kompol Victor M. Jab mengatakan telah dilaksanakannya perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal mekanisme penanganan kecelakaan lalu lintas dan diketahui juga berdasarkan regulasi yang ada PT Jasa Raharja adalah penjamin pertama dan BPJS Kesehatan adalah penjamin kedua.

“Dengan adanya pertemuan ini diharapkan seluruh Kasat Lantas se Aceh dapat bersinergi dengan BPJS Kesehatan, PT Jasa Raharja sehingga masyarakat dapat terlayani, tidak ada dirugikan, dan dapat disantuni serta dijamin kesehatannya,” katanya saat memberikan sambutan.

Sejalan dengan Kompol Victor M. Jab, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Abdul Fatah berharap semua stakeholder dapat bersinergi dengan baik dalam penanganan laka lantas.

“Saat ini baru RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh yang memiliki Tim Terpadu untuk mengurus segala administrasi dalam penjaminan laka lantas, diharapkan juga dapat diikuti oleh rumah sakit lain di daerah,” ungkap Abdul Fatah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Unit I Silaka Subditgakkum Ditlantas Polda Aceh, Iptu Cut Ali Yusuf dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa Unit Laka Lantas memberikan respon cepat (quick respon) terhadap laka lantas yang terjadi.

“Saat terjadi laka lantas Unit Laka Lantas menerima laporan atau pengaduan, selanjutnya mendatangi TKP, menolong korban, kemudian melakukan olah TKP barulah Laporan Polisi dibuat dan diberikan kepada PT. Jasa Raharja maupun BPJS Kesehatan,” jelas Cut Ali.

Sementara itu, Asisten Deputi Direksi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumut dan Aceh, Sari Quratulainy mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2018, Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Polri serta Surat Edaran Bersama antara BPJS Kesehatan dengan PT Jasa Raharja dalam penjaminan kecelakaan lalu lintas diwajibkannya mengurus atau membuat laporan polisi.

“Kami berharap komitmen dari bapak/ibu yang hadir disini untuk dapat memberikan kepastian penjaminan laka lantas kepada masyarakat dan terutama kepada rumah sakit yang telah memberikan pelayanan kesehatan,” kata Sari dalam paparannya.

Diakhir paparan, ia menyampaikan dalam waktu dekat paling lambat minggu depan, BPJS Kesehatan bersama dengan PT Jasa Raharja dan Kasat Lantas masing-masing kabupaten kota di Aceh akan melakukan sosialisasi langsung kepada fasilitas kesehatan dan masyarakat terkait kepastian penjaminan korban laka lantas.(HF/rq)