05 Des 2018
  |  
Dilihat : 77 kali

Terapkan Surat Kuasa Khusus, BPJS Kesehatan Selong Harapkan Badan Usaha Kian Patuh

Selong, Jamkesnews - Dalam rangka meningkatkan kepatuhan badan usaha terkait partisipasinya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Selong menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur terhadap sejumlah badan usaha, Rabu (05/12). Beberapa badan usaha yang dipanggil di antaranya yaitu badan usaha yang sudah diberi imbauan pendaftaran dan peringatan hingga badan usaha yang tidak mengindahkan pemeriksaan sebelumnya.

“Rata-rata badan usaha belum patuh karena pihak manajemen belum menyampaikan kepada pemilik tentang kewajiban pendaftaran JKN-KIS. Proses penindakan ketidakpatuhan badan usaha belum optimal karena pemberi kerja dan pekerja belum memahami hak dan kewajibannya dalam kepesertaan JKN-KIS. Ini yang mau kita upayakan bersama-sama dengan BPJS Kesehatan Selong,” ungkap JPN Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur Sri Haryati.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada 11 Lembaga Negara, Kejaksaan Negeri bertugas untuk melakukan penegakan kepatuhan dan hukum terhadap badan usaha, BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

"Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur dapat memberikan konsultasi, pendampingan hukum, bantun hukum dan tindakan hukum lainnya termasuk juga khusus pada kepatuhan badan usaha agar menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dan membayar iuran JKN-KIS sesuai regulasi yang berlaku," tegas Sri.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Selong Meyza Mararila Jamil mengungkapkan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur. Salah satu implementasi kerja sama tersebut adalah dalam bentuk penerbitan SKK dan pemanggilan terhadap badan usaha tidak patuh.

"Untuk itu diharapkan badan usaha dapat segera memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja dan memenuhi hak-hak pekerja yang sudah tertuang jelas dalam undang-undang," harapnya.

(ay/yp)