05 Des 2018
  |  
Dilihat : 118 kali

Badan Usaha Patuh, Kesejahteraan Kesehatan Pekerja Terjamin

Ngawi, Jamkesnews – Semakin bertambahnya cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan, harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan. BPJS Kesehatan Kabupaten Ngawi bersama dengan Kejaksaan Negeri Ngawi mengadakan Forum Koordinasi dan Pemeriksaan Kepatuhan Semester II, Rabu (05/12). Pembahasan Forum ini difokuskan terhadap kepatuhan badan usaha dan peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang biasa disebut peserta mandiri.

"Seperti yang tertuang dalam perundang-undangan, BPJS Kesehatan berwenang untuk melakukan pengawasan, dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja. Selain itu, juga melakukan kerja sama dan melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan," jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Tarmuji dalam kesempatan tersebut.

Ia pun berharap ke depannya forum tersebut dapat menjadi wadah komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan. Menurutnya, persentase penduduk Kabupaten Ngawi yang sudah terdaftar ke Program JKN-KIS sudah mencapai 70%. Angka tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya waktu demi mencapai Cakupan Kesehatan Semesta.

“Demi menjaga kesinambungan Program JKN-KIS, semua pihak memang harus terlibat karena program ini. Program JKN-KIS bukan hanya tanggungjawab satu pihak saja. Pengawasan dan kepatuhan juga harus selalu ditegakkan untuk menjaga kesinambungan program ini bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Tarmuji.

Tak sampai di situ, usai diadakannya Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan ini, Kejaksaan Negeri berencana memanggil sejumlah badan usaha yang tidak patuh untuk dimediasi.

“Terselenggaranya forum ini merupakan salah satu dukungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi terhadap BPJS Kesehatan. Mediasi terhadap badan usaha yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS juga akan segera dilakukan agar kepatuhan badan usaha dapat didorong maksimal,“ ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi Waito Wongateleng.

Berdasarkan data awal Desember 2018, jumlah peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha di Kabupaten Ngawi tercatat sebanyak 20.997 jiwa, sementara jumlah peserta JKN-KIS dari segmen PBPU sebanyak 59.059 jiwa. Adapun total peserta JKN-KIS yang telah terdaftar di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ngawi adalah sebanyak 2.216.181 jiwa. (ar/ai)