04 Des 2018
  |  
Dilihat : 15 kali

BPJS Kesehatan Cabang Metro Akuratkan Data Peserta PBI Lewat Rekonsiliasi

Metro, JamkesnewsDalam rangka meningkatkan akurasi data pada masterfile kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya pada segmen kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), BPJS Kesehatan Cabang Metro menggelar kegiatan pemuktahiran data (rekonsiliasi) Peserta PBI yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur sekaligus sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Selasa (04/12).

Bertempat di ruang rapat BPJS Kesehatan Cabang Metro, kegiatan ini dihadiri oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial di dua daerah di wilayah Kantor Cabang Metro yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.

Kepala Bidang KPP (Kepesertaan dan Pelayanan Peserta) Anggraeni Putri Manikam mengatakan, tujuan rekonsiliasi data tersebut agar kedua pihak yang hadir saling melakukan pemadanan data sehingga data yang ada pada kedua pihak menjadi lebih akurat.

Kami harapkan ketika ada mutasi peserta agar tetap dituangkan dalam berita acara sebagai dasar kami untuk melakukan proses mutasi. Dengan Pemda mengintegrasikan masyarakat daerah ke dalam PBI APBD selain ikut mendukung tercapainya UHC, juga untuk menghilangkan kekhawatiran penduduk yang kurang mampu apabila sakit,” kata Anggraeni.

Anggraeni juga menambahkan, bahwa strategi untuk mendapatkan sasaran penduduk yang belum terdaftar ke dalam program JKN-KIS adalah dengan pemadanan data peserta dengan masterfile kependudukan. Dari pemadanan tersebut kita dapat memetakan daerah mana dan siapa saja penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan, sehingga upaya sosialisasi, rekrutmen peserta dan pemetaan segmen peserta yang belum terdaftar dapat berjalan optimal, tentunya ini diperlukan dukungan dari unsur-unsur satuan kerja di pemerintah daerah.

Selain kegiatan rekonsiliasi, dalam kesempatan yang sama BPJS Kesehatan Cabang Metro juga menggelar sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Bahwa dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan perlu bersinergi dengan para pemangku kepentingan utama, terutama pemerintah daerah untuk bekerja sama mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, sumber daya manusia serta mengalokasikan anggaran.

“Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS. Dukungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya, kepatuhan pembayaran iuran, peningkatan pelayanan kesehatan serta kontribusi 37,5% dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing provinsi/kabupaten/kota,” tutup Anggraeni. (FR/be)