04 Des 2018
  |  
Dilihat : 24 kali

BPJS KESEHATAN BUNGO SOSIALISASI PERPRES 82 TAHUN 2018 KEPADA KEPALA DESA SE-KABUPATEN MERANGIN

MeranginJamkesnews – Pemerintah dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Merangin semakin rutin dalam mendukung percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Merangin. Kegiatan In House Training Kejaksaan Negeri Merangin dihadiri 229 peserta dari seluruh perangkat desa dan Camat se Kabupaten Merangin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bungo, Henny Nursanti, dan Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Haryono.

BPJS Kesehatan Cabang Bungo melaksanakan sosialisasi seputar Program JKN-KIS termasuk sosialisasi regulasi kepada stakeholder terkait yang pada kesempatan ini menyasar kepada aparatur desa. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak hanya membahas aturan secara parsial namun juga meliputi aspek kepesertaan, iuran, manfaat pelayanan, juga hal-hal terkait pengalihan/ integrasi peserta.

Pada kesempatan yang sama, juga disampaikan kembali Peraturan Bupati Merangin Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 yang pada Bab IV Penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 10 ayat 1 huruf j menekankan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai belanja desa yaitu Asuransi BPJS Kesehatan.

"Seluruh Kepala Desa dan perangkat desa yang didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS telah mendapatkan jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup layak, dengan ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan memberikan pelayanan prima dalam melayani masyarakat,” kata Haryono.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Henny Nursanti menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang diamanahkan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program JKN-KIS.

“Seluruh Kepala Desa mengikuti peraturan Perbup 57 Tahun 2018 untuk jaminan kesehatannya karena hal ini penting untuk menunjang kinerja Kades dan perangkatnya dalam membangun desa,” ungkap Henny.

Selain itu, tujuan dilaksanakannya sosialisasi Perpres 82 Tahun 2018 adalah dikarenakan adanya beberapa perubahan aturan dari Perpres sebelumnya, diantaranya terkait standar iuran bagi peserta PPNPN yang mengikuti standar UMK di masing-masing daerah, Ketentuan untuk bayi baru lahir dari ibu kandung PBI APBN secara otomatis menjadi peserta JKN sesuai kuota bayi PBI APBN yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial serta ketentuan bayi baru lahir wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. (aw/ld)