08 Nov 2018
  |  
Dilihat : 27 kali

Pastikan Kelancaran Program JKN, BPJS Kesehatan Laksanakan Forum Kemitraan

Jakarta Timur, Jamkesnews – Pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan demi kelancaran peserta dalam mengakses pelayanan publik sangatlah penting. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional terus menjalin hubungan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan disetiap wilayah untuk mencapai cakupan semesta pada 1 Januari 2019. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan melakukan Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi Kota Administrasi Jakarta Timur. Forum ini diselenggarakan di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu (07/11)

Tujuan diselenggarakannya pertemuan ini adalah untuk tercapainya komunikasi yang baik denga para pemangku kepentingan utama, tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung program JKN KIS, terwujudnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran peserta program JKN KIS demi tercapainya UHC tahun 2019.

”Forum ini penting fungsinya guna mencari solusi dari kendala - kendala yang ada dilapangan dari segi pelayanan kesehatan, segi pengawasan badan usaha dan dari segi kepesertaan agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program JKN ini,” tandas Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Timur, Ari Sonjaya.

Dalam forum ini juga membahas terkait perkembangan distribusi Kartu Indonesia Sehat PBI APBD Kota Administrasi Jakarta Timur yang pendistribusiannya telah dilakukan dari awal tahun 2018. Selain itu disampaikan juga pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Beberapa rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta turut hadir dalam forum ini.

“Kami berharap dari forum ini para pemangku kepentingan dapat bersinergi dan mendukung pelaksanaan program JKN sesuai dengan kewenangannya masing - masing,” ucap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur, Betsy M.O Roeroe. Dalam forum ini disampaikan juga informasi terkait Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, rujukan online, dan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang disingkat OSS yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. (PG/cp)