08 Nov 2018
  |  
Dilihat : 41 kali

Belum Menjadi Peserta JKN-KIS, Kepengurusan Administrasi Badan Usaha di Dinas Tenaga Kerja Ditunda

Lubuklinggau, Jamkesnews - Kepesertaan Program JKN-KIS untuk pemberi kerja dan pekerja adalah salah satu syarat mutlak dalam kepengurusan adminitrasi badan usaha di Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau. Dalam memastikan  pemenuhan hak jaminan kesehatan pekerja penerima upah badan usaha, maka BPJS Kesehatan didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau untuk membantu dalam menegakkan kepatuhan badan usaha dalam melaporkan dan mendaftarkan data pemberi kerja dan pekerja secara benar serta patuh membayarkan iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penegakan kepatuhan, Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau telah memasukkan kepesertaan JKN-KIS menjadi syarat mutlak dalam kepengurusan administrasi badan usaha segmen kecil, sedang dan besar. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau Purnomo pada kegiatan  Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan (07/11). Turut hadir bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau Eka Susilamijaya, Kasie Datun Kejari Lubuklinggau dan anggota Forum Koordinasi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Ini adalah tugas kemanusiaan, kami telah melakukan pembinaan kepada Badan Usaha  yang akan membuka usahanya di Lubuklinggau  dan kami telah menunda kepengurusan administrasi beberapa badan usaha baru karena belum menjadi peserta JKN-KIS,” kata Purnomo.

Forum Koordinasi lebih membahas mengenai penindakan kepada badan usaha yang tidak patuh baik dalam mendaftarkan diri dan pekerja, serta tidak patuh dalam membayar iuran sesuai kententuan. Selain menjadikan kepesertaan JKN-KIS sebagai syarat mutlak di Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan bersama kejaksaan melakukan Pemanggilan melalui surat kuasa khusus, terhitung 16 Badan Usaha yang telah dipanggil. Monitoring akan dilakukan sampai dengan akhir tahun dan akan dilakukan pemanggilan kembali apabila masih terdapat badan usaha yang belum patuh serta akan dikenakan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (rw/rl)