07 Nov 2018
  |  
Dilihat : 34 kali

Maksimalkan Kepesertaan JKN-KIS Melalui Implementasi OSS

Langkat, Jamkesnews – Setalah diluncurkannya Fasilitas Online Single Submission (OSS) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Juli 2018 lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Kabupaten Langkat melaksanakan sosialisasi mengenai OSS di hadapan seluruh Camat yang ada di Kabupaten Langkat serta Satuan Kerja yang terkait Perizinan pada Selasa (06/11) di Stabat, Kabupaten Langkat.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Rosmayanti Nasution selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Langkat guna membantu menyosialisasikan OSS dan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di hadapan tamu undangan yang hadir pada hari itu.

OSS sendiri pengaturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2018 lalu.

Sebelumnya BPJS Kesehatan dan DPM-PPTSP Kabupaten Langkat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama mengenai Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Mekanisme PTSP di Wilayah Kabupaten Langkat, yang satu di antara poin utama yang diatur dalam kerjasama tersebut adalah setiap pengusaha baik yang berbentuk perusahaan ataupun perorangan diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Program JKN-KIS.

“Kalau belum terdaftar untuk dua program jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), Nomor Induk Berusaha tidak akan diterbitkan. Demikian juga untuk perpanjangan izin tidak akan dikabulkan kalau belum terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dan melalui OSS ini nanti akan terlihat dan tersaring perijinannya,”  ujar Kepala DPM-PPTSP Kabupaten Langkat, Ikhsan Aprija dalam sambutannya.

Ketentuan ini disebutnya sebagai dukungan dan upaya perlindungan tenaga kerja melalui program-program yang ada di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Langkat, Rosmayanti Nasution mengatakan bahwa perusahaan yang menggunakan OSS, maka secara serta merta juga perusahaan tersebut mendaftarkan pekerjanya ke Program JKN-KIS.

“Sesuai dengan PP No. 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS, Perusahaan atau Perorangan membutuhkan bukti kepesertaan Program JKN-KIS sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Perizinan Usaha,” jelas Rosmayati. (HF/ra)