07 Nov 2018
  |  
Dilihat : 97 kali

Kejaksaan Negeri Kota Malang Tindak Lanjuti SKK Pemeriksaan Badan Usaha

Malang, Jamkesnews - Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan memperluas kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan Cabang Malang menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri Kota Malang terhadap beberapa badan usaha. Kriteria badan usaha yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri yaitu badan usaha yang sudah diberi himbauan pendaftaran, peringatan hingga Tim Kepatuhan turun untuk melakukan pemeriksaan namun masih belum diindahkan oleh badan usaha yang bersangkutan.

Dihadiri oleh empat badan usaha, pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Malang Roy Winandra Putra, Petugas Pemeriksa Yohan Ratih dan dan Jaksa Pengacara Negara Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Malang Asfina Fadhlia.

“BPJS Kesehatan Cabang Malang telah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang yang salah satu implementasinya adalah Surat Kuasa Khusus (SKK) dan pemanggilan terhadap badan usaha tidak patuh. Untuk itu kami berharap, badan usaha dapat segera memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja dan memenuhi hak hak pekerja yang sudah tertuang jelas dalam undang-undang,” jelas Asfina.

Di kesempatan yang sama, satu per satu badan usaha menyampaikan juga kendala-kendala mereka dalam mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS. Menanggapi hal tersebut, Roy menjelaskan bahwa bagi yang sudah terdaftar mandiri tinggal dialihkan ke tanggung jawab pemberi kerja, yang buruh harian lepas pun wajib untuk didaftarkan.

“Ini sudah bukan merupakan pilihan lagi melainkan suatu kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerja mengikuti Program JKN-KIS. Dalam waktu tujuh hari setelah pemanggilan kejaksaan hari ini badan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya,” lanjut Roy.

BPJS Kesehatan Cabang Malang telah memberikan SKK kepada Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk memanggil delapan badan usaha di Kota Malang yang tidak patuh dalam mendaftarkan ke program JKN-KIS untuk seluruh karyawan dan keluarganya. Dari delapan badan usaha tersebut, terdapat empat badan usaha yang sudah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Ini merupakan SKK pertama kali di tahun 2018 kepada Kejaksaan Negeri Kota Malang. (ar/ep)