06 Nov 2018
  |  
Dilihat : 31 kali

BPJS Kesehatan Cabang Sintang Gelar Rekonsiliasi Dengan PPNPN Dan Aparatur Desa

Sintang, Jamkesnews – Dalam rangka kelengkapan dan keakuratan data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari segmen peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) satuan daerah dan aparatur desa Kabupaten Sintang. BPJS Kesehatan Cabang Sintang menggelar rekonsiliasi data dengan mengundang masing-masing satuan kerja dan perangkat daerah, Selasa (06/11). Bertempat di ruang rapat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sintang.

Dalam kegiatan ini Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Wibowo juga menjelaskan, mengenai program  JKN-KIS serta mengingatkan kembali mengenai tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran serta pengisian form pendaftaran satuan kerja serta perangkat desa.

“Kegiatan ini dilakukan selain sebagai harmonisasi data juga bertujuan agar satker dan perangkat desa dapat memahami mengenai program JKN-KIS serta melaksanakan kewajiban dan fungsinya meng-update data kepesertaan dan besaran iuran berdasarkan UMK terbaru tahun 2018,” ungkap Wibowo.

Wibowo melanjutkan bahwa tingkat akurasi gaji PPNPN masih rendah dibandingkan dengan segmen peserta lain. Sebagai contoh masih ada perangkat desa yang melaporkan gaji dibawah UMK tahun 2018 sehingga hal ini menyebabkan adanya kekurangan bayar pada tagihan iuran bulanan.

Permasalahan lain yang dihadapi yaitu masih banyaknya perangkat desa yang merapel pembayaran iuran JKN-KIS di akhir sehingga menyebabkan kartu menjadi tidak aktif. Hal ini tentunya menyebabkan ketidakpuasan peserta karena apabila ada perangkat desa ataupun keluarganya yang akan menggunakan manfaat dari kartu JKN-KIS menjadi tidak bisa karena kartu non aktif, padahal pemerintah telah menganggarkan untuk pembayaran iuran perangkat desa.

Dalam kegiatan rekonsiliasi data ini pihak BPJS Kesehatan Cabang Sintang juga membekali peserta dengan mempraktikkan langsung mengenai pencatatan dan pembayaran serta pembuatan billing pada aplikasi simponi untuk pembayaran iuran PPNPN daerah.

Diharapkan melalui sosialisasi ini pemahaman mengenai Program JKN-KIS meningkat dan kewajiban membayar iuran JKN-KIS juga dilaksanakan tepat waktu setiap bulan agar kepesertaan tetap aktif. (FR/aa)