05 Okt 2018
  |  
Dilihat : 40 kali

Forum Koordinasi Kabupaten Sarolangun Bahas Tingkat Kepatuhan Badan Usama

Sarolangun, Jamkesnews - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sarolangun melaksanakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan  Kepatuhan. Kegiatan ini membahas kepatuhan Badan Usaha terhadap pendaftaran dan pembayaran iuran.

Acara dilaksanakan di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Sarolangun, dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sarolangun Ikhwan Nul Hakim, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Henny Nursanti, Kepala BPPTSP, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kajari Sarolangun, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, BPKAD, Jaksa Pengacara Negara, dan Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Kab Sarolangun.

“Tujuan diadakan forum ini untuk tercapainya komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan dalam penegakan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum dalam pelaksanaan program JKN-KIS meliputi pemecahan masalah serta penyusunan kerja sama strategis agar kesinambungan program JKN-KIS terjaga,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Henny Nursanti.

Lebih lanjut Henny menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan fokus terhadap validitas Badan Usaha selain focus terhadap pendaftaran Badan Usaha dan karyawan, pasalnya masih banyak ditemukan data tidak valid seperti jumlah karyawan maupun gaji karyawan dilaporkan ke BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan kenyataan.

“Harapan kami di forum ini adalah kerja sama yang telah terjalin BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Dinas Ketenagakerjaan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu meningkatkan penegakan pengawasan dan pemeriksaan data peserta, pendaftaran, dan pembayaran iuran Badan Usaha tetap lancar dan semakin membaik," kata Henny.

Sebelumnya BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo dan Kejaksaan Negeri Sarolangun juga telah melakukan dua Surat Khuasa Khusus (SKK) melalui Kejaksaan Negeri Sarolangun ke Badan Usaha di wilayah Kabupaten Sarolangun yaitu untuk Badan Usaha yang menunggak iuran dan penyampaian data. 

Kejaksaan Negeri Sarolangun mengungkapkan telah melakukan laporan rutin kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung mengenai tindaklanjut kerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga diharuskan melakukan strategi dalam membantu BPJS Kesehatan dalam menindak Badan Usaha yang terindikasi tidak patuh.

"Kita melakukan pemanggilan kepada badan usaha yang tidak patuh dan dalam pemanggilan tersebut kita menekankan mengenai informasi, manfaat serta sanksi yang didapati, karena ada yang memang belum mengerti atau memiliki alasan teknis seperti tidak memiliki data, saran pendukung dan lain-lain apalagi untuk buruh harian lapangan sehingga kita beri batas waktu untuk melengkapi dan harus mendaftarkan apabila tidak akan kita tindak," ujar Kasie Datun Kejaksaan Negeri Sarolangun, Ikhwan. (aw/ld)