30 Nov 2019
  |  
Dilihat : 21 kali

Melalui Co-Ex, BPJS Kesehatan Optimalkan Langkah Penegakan Kepatuhan Badan Usaha

Yogyakarta, Jamkesnews - Langkah BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta kian tegas dalam menegakkan kepatuhan badan usaha di wilayah kerjanya. Melalui metode Complience Express (Co-Ex), diharapkan badan usaha semakin sadar akan pentingnya jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

Metode Co-Ex merupakan suatu inovasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk menindak badan usaha yang tidak patuh terhadap regulasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kegiatan ini dapat melibatkan pihak eksternal yakni pengawas ketenagakerjaan ataupun Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Kami mengundang badan usaha yang diduga tidak patuh, baik karena belum mendaftar, terkait updating data ataupun pembayaran iuran. Jika biasanya kami yang mendatangi badan usaha, maka sekarang mereka (badan usaha-red) yang kami undang ke kantor,” kata Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Khoirur Rosid, Jumat (29/11).

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, BPJS Kesehatan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya, kewajiban memberikan data diri dan pekerja berikut anggota keluarga secara lengkap dan benar serta kewajiban memungut iuran serta menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan.

“Dalam Co-Ex ini akan didapatkan perbedaan data antara data riil badan usaha, baik jumlah karyawan ataupun gaji dengan data yang didaftarkan kepada kami. Itu yang menjadi potensi ketidakpatuhan dan langsung kami eksekusi,” tegas Rosid.

Pemeriksaan terhadap badan usaha, lanjutnya, menjadi sangat penting karena berhubungan dengan status kepesertaan karyawan. Sesuai perundangan yang berlaku setiap pekerja berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andung Prihadi Santosa, dalam kesempatan yang berbeda, menegaskan kepada badan usaha untuk selalu berkomitmen mendukung Program JKN-KIS. Pihaknya juga tak segan untuk menurunkan tim pengawas untuk mendapingi BPJS Kesehatan mengawal kepatuhan badan usaha terhadap program ini.

”Mari bersama-sama mengawal dan mendukung keberlangsungan Program JKN-KIS sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegasnya.(ma/dw)