29 Nov 2019
  |  
Dilihat : 64 kali

Perlu Dukungan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Edukasi Warga tentang JKN-KIS

Nias, Jamkesnews –  BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 kepada Kepala Desa di Kabupaten Nias dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran Tahun 2019, Kamis (28/11). Dalam sambutannya Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli menyampaikan agar seluruh kepala desa turut ambil bagian untuk memastikan masyarakat memiliki perlindungan jaminan kesehatan.

“Kepala desa dan perangkat desa wajib terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Kami juga berharap perangkat desa juga turut mengajak masyarakat mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, membayar iuran JKN-KIS tepat waktu dan rutin. Mudah-mudahan informasi ini bisa segera disampaikan kepada masyarakat luas lainnya agar mereka teredukasi dengan baik mengenai Program JKN-KIS,” tuturnya dalam kegiatan yang dihadiri pula oleh Wakil Bupati Nias dan Kepala Dinas Kesehatan tersebut.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli Harry Nurdiansyah menjelaskan bahwa menjadi peserta JKN-KIS merupakan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang BPJS. Ia mengatakan, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan, wajib terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

"Untuk itu kami mengimbau agar seluruh warga setempat, termasuk kepala desa dan perangkat desa, yang belum menjadi peserta JKN-KIS, agar segera mendaftarkan dirinya beserta keluarga. Khusus untuk kepala desa dan perangkat desa, nantinya akan terdaftar menjadi peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU)," jelas Harry.

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 ini, lanjut Harry, proporsi iuran JKN-KIS dari segmen PPU tidak mengalami perubahan. Iuran yang dibayarkan tetap 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan persentase 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja.

“Kami menyadari bahwa saat ini kami belum mampu memberikan sosialisasi door to door ke masyarakat. Oleh karenanya kami berharap, seluruh elemen desa dapat membantu menyebarluaskan informasi pelayanan JKN-KIS kepada masyarakat dan peserta JKN-KIS,” harap Harry. (hf/ty)