28 Nov 2019
  |  
Dilihat : 20 kali

OPTIMALKAN IMPLEMENTASI PROGRAM JKN-KIS, PEMKO PARIAMAN AKAN INISIASI TIM ANTI KECURANGAN

Pariaman, Jamkesnews – Dalam rangka mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berkualitas tanpa diskriminatif di Kota Pariaman, menjadi sebuah keniscayaan bagi BPJS Kesehatan untuk memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Indra Sakti menerangkan bahwa komitmen Pemko Pariaman dalam menyukseskan program strategis nasional sudah tidak bisa ditawar lagi, terlebih dalam hal kesehatan. Ihwal tersebut sesuai dengan program unggulan Pemko Pariaman yang akan tetap melanjutkan program kesehatan gratis untuk dikoordinasikan dan diintegrasikan dalam Program JKN-KIS.

"Masalah kesehatan adalah masalah kita semua, sehingga harus kita diskusikan bersama dan kita carikan solusinya secara sama-sama juga. Saya tahu masalahnya kompleks, mulai dari pendataan sampai pelayanan kesehatan. Tapi sekali lagi, Pemko Pariaman akan selalu komit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat warga Pariaman," kata Indra Sakti.

Selanjutnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabanh Padang, Asyraf Mursalin membuka diskusi dengan menunjukkan Kota Pariaman dalam angka. Mulai dari jumlah peserta per segmentasi, rasio klaim dan penerimaan iuran hingga regulasi terbaru tentang penyesuaian iuran melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Asyraf menitik beratkan pada pendataan mengingat setiap kemana pun BPJS Kesehatan sosialisasi, masyarakat selalu menuntut untuk meminta ditanggung menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Semua bisa dimulai dari perbaikan data PBI serta menjalankan tiga komitmen perbaikan layanan yang disepakati antara PERSI dan BPJS Kesehatan di tingkat pusat yang meliputi penerapan sistem antrian elektronik, penyediaaan informasi yang transparan tentang ketersediaan tempat tidur rawat inap serta penyederhanaan prosedur bagi pasien cuci darah melalui perekaman sidik jari," ungkapnya.

BPJS Kesehatan, lanjut Asyraf, tidak akan main-main dengan fasilitas kesehatan yang sengaja atau karena lalai melakukan fraud sehingga menyebabkan terjadinya kerugian negara melalui Program JKN-KIS. Ia juga berpesan agar fasilitas kesehatan tidak menyusahkan peserta dengan menarik uang tambahan, karena fraud tidak hanya tentang mal administrasi tagihan tapi juga mal pelayanan.

"Intinya yang saat ini perlu kita tindak lanjuti tentang kecurangan adalah pembentukan tim pencegahan dan penindakan kecurangan yang di-SK-kan melalui SK (Surat Keputusan, -red) Walikota Pariaman. Sanksinya jika fasilitas kesehatan itu fraud, bisa pengembalian kompensasi dan pemutusan kerja sama, bahkan kalau di Permenkes 16 Tahun 2019 (Peraturan Menteri Kesehatan, -red) dicabut operasionalnya. Ini selalu kita sampaikan di setiap forum, karena kecurangan ini juga jadi salah satu penilaian dari kami untuk memperpanjang kerjasama," ujarnya.

Terkait pendataan PBI, Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, Afnil menjelaskan bahwa perlu adanya sinergi yang pro aktif dari Perangkat Nagari dan Wali Nagari di lapangan dengan Dinas Sosial agar data orang miskin dan tidak mampu ini benar dan tepat sasaran. "Karena merekalah yang tahu siapa yang pindah, siapa yang lahir dan siapa yang meninggal agar pendataan orang kiskin ini tidak selalu saling lempar dan saling mencari kambing hitam," ungkapnya.

Ketika sesi menjelang paripurna, Sekda dan Kepala Bappeda Kota Pariaman, Fadli sepakat akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mulai membahas tentang pembentukan tim pencegahan pencegahan kecurangan di wilayah Kota Pariaman guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermartabat. (aw/bo)