25 Nov 2019
  |  
Dilihat : 437 kali

BPJS Kesehatan dan Pemda Lombok Timur Kompak Dukung Keberlanjutan Program JKN-KIS

Selong, Jamkesnews –BPJS Kesehatan Cabang Selong mengajak seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Serikat Pekerja se-Kabupaten Lombok Timur untuk mengikuti forum diskusi dan sosialisasi terkait penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 pada Senin (25/11).

Setelah terbitnya Perpres terbaru tersebut, banyak bermunculan berita yang simpang siur beredar di masyarakat mengenai perubahan jumlah iuran JKN-KIS. Sebagai langkah antisipasi, BPJS Kesehatan pun menggelar sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pemangku kepentingan yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Timur.

“Per 1 Januari 2020, akan ditetapkan penyesuaian iuran bagi semua segmen peserta JKN-KIS. Perubahan terbesar akan dirasakan oleh segmen PBPU. Semua kelas termasuk kelas 3 yang semula Rp25.500 berubah menjadi Rp42.000, Kelas 2 dari Rp51.000 ribu menjadi Rp110.000, dan kelas 1 yang awalnya Rp80.000 menjadi Rp160.000,” ungkap Made Sukmayanti selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong.

Penyesuaian iuran yang diberlakukan kepada Peserta Penerima Upah (PPU) berbeda. Jumlah iuran yang dibayarkan oleh pekerja justru menurun, dibandingkan dengan sebelumnya, iuran yang dibayarkan nantinya hanya 1 persen saja, sementara 4 persennya dibayarkan oleh pemberi kerja.

Ada pun pada kesempatan itu, hadir pula kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi. Ia mengungkapkan bahwa terkait penyesuaian iuran JKN-KIS juga berpengaruh pada penyusunan anggaran daerah pada tahun 2020.

“Perencanaan anggaran APBD tahun 2020 berkaitan langsung dengan upaya pemerintah daerah untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat melalui JKN-KIS. Kewajiban memberikan bantuan iuran kepada warga yang tidak mampu merupakan bagian dan tanggung jawab pemda,” tutur Achmad ketika membuka sosialisasi penyesuaian iuran tersebut.

Berdasarkan sumber data BPJS Kesehatan, cakupan peserta JKN-KIS yang ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mencapai 50 ribu jiwa. Dari puluhan ribu angka tersebut masih ada sekitar 17 persen masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang belum masuk dalam cakupan kepesertaan JKN-KIS.

“Kami upayakan untuk dapat meng-cover 17 persen itu agar masuk dalam cakupan kepesertaan JKN-KIS. Tugas kita semua baik dari unit OPD maupun dari kecamatan untuk menyosialisasikan pentingnya jaminan kesehatan kepada masyarakat. Kami harap regulasi baru ini dapat menjadi titik terang dan acuan untuk meningkatkan kontribusi kita kepada masyarakat terkait jaminan kesehatan,” ujar Achmad.

Kegiatan pun dilanjutkan dengan diskusi mengenai paparan materi penyesuaian iuran JKN-KIS. Beberapa peserta undangan mengungkapkan tentang dampak perubahan iuran terhadap masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Made Sukmayanti menjawab, “Selama ini, iuran yang berlaku besarnya tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria yang sebenarnya. Kebiasaan masyarakat yang mendaftar JKN-KIS hanya ketika sakit pun menyebabkan perilaku menunggak yang kerap kali dibiasakan oleh masyarakat. Mereka hanya belum memahami prinsip gotong royong JKN-KIS,” ungkap Made.

Selanjutnya, diharapkan dengan adanya penyesuaian iuran JKN-KIS ini dapat berdampak kepada kualitas layanan kesehatan yang ikut meningkat. Selain itu keberlangsungan program JKN-KIS dapat terjaga sehingga pemerintah dapat terus berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ay/hf)